PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PASAL 78 AYAT 1 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)

Tegar, Saipulloh (2026) PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PASAL 78 AYAT 1 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan otonomi desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan penguatan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan alokasi dana antara pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan otonomi desa dalam penggunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat 1 serta bagaimana perspektif siyasah tanfiziyyah terhadap pelaksanaan tersebut di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi desa dalam penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat 1 serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfiziyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian kebijakan pengelolaan Dana Desa dengan prinsip otonomi desa dan nilai-nilai pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pengelolaan Dana Desa, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Jatimulyo pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat 1, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun, alokasi Dana Desa masih lebih dominan pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat, sehingga diperlukan penyeimbangan alokasi Dana Desa agar tujuan otonomi desa dapat terwujud secara optimal. ABSTRACT The implementation of village autonomy is an essential part of the regional governance system aimed at achieving village selfreliance and improving community welfare. Law Number 3 of 2024 on Villages strengthens village authority, particularly in the management and utilization of Village Funds, which are directed not only toward physical development but also toward community empowerment. However, in practice, there remains an imbalance in fund allocation between development and empowerment. Therefore, this study addresses the following research problems: how the implementation of village autonomy in the use of Village Funds is conducted according to Law Number 3 of 2024 Article 78 Paragraph 1, and how this implementation is viewed from the perspective of siyasah tanfiziyyah in Jatimulyo Village, Jatiagung District, South Lampung Regency. This study aims to analyze the implementation of village autonomy in the utilization of Village Funds based on the provisions of Law Number 3 of 2024 Article 78 Paragraph 1 and to examine it from the perspective of siyasah tanfiziyyah. This research is expected to provide an overview of the conformity between Village Fund management policies, the principles of village autonomy, and Islamic governance values. This research employs a qualitative approach with a descriptive field research design. Data were collected through observation, interviews with village officials and community members, and documentation related to Village Fund management. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of village autonomy in the use of Village Funds in Jatimulyo Village has generally been in accordance with the provisions of Law Number 3 of 2024 Article 78 Paragraph 1, particularly in the planning and implementation of village development. However, the allocation of Village Funds remains more focused on physical development than on community empowerment. From the perspective of siyasah tanfiziyyah, this condition has not fully reflected the principles of justice, balance, and public welfare, indicating the need for a more balanced allocation of Village Funds to optimally achieve the objectives of village autonomy and community welfare.

Actions (login required)

View Item