IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LITERASI DALAM PERSPEKTIF SIYᾹSAH TANFIŻIYYAH (Studi Di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat)

DIKI, ALVINDO (2026) IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LITERASI DALAM PERSPEKTIF SIYᾹSAH TANFIŻIYYAH (Studi Di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Barat. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi, implementasinya belum berjalan optimal di berbagai wilayah, salah satunya di Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat regulatif dalam Pasal 12 Perda tersebut dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks Islam, tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan literasi sejalan dengan konsep Fiqh Siyᾱsah yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat. Penenitian ini ingin menjawab dua persoalan 1) bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi, dan 2) bagaimana perspektif Siyᾱsah Tanfiżiyyah terhadap implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Informan penelitian terdiri dari aparat pekon, pengelola perpustakaan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna layanan literasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2021 di Pekon Padang Tambak belum berjalan secara optimal. Pemerintah pekon telah berupaya menyediakan fasilitas literasi seperti Perpustakaan Pilar Madani dan melakukan kegiatan baca masyarakat, namun pengelolaan masih terbatas pada aspek administratif tanpa program literasi berkelanjutan. Faktor pendukungnya meliputi dukungan aparatur pekon dan adanya kesadaran sebagian masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana prasarana, minimnya SDM pengelola, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyᾱsah, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan publik sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan dengan adil, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT The low level of literacy among Indonesian society, including in West Lampung Regency, remains a concern. Although the local government has enacted Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning the Literacy Regency, its implementation has not been optimal in several areas, one of which is in Pekon Padang Tambak, Way Tenong District. This condition indicates a gap between the regulatory intent of Article 12 of the regulation and its practical realization in the field. In the context of Islam, the government‟s responsibility to improve literacy aligns with the concept of Fiqh Siyᾱsah, which emphasizes the importance of implementing public policies for the welfare (maslahah) of society. This study aims to answer two main questions: (1) How is the implementation of Article 12 of the West Lampung Regency Regional Regulation Number 13 of 2021 on the Literacy Regency carried out? and (2) What is the Fiqh Siyᾱsah perspective on the implementation of this regulation The research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively and analytically. Data validity was tested using source and technique triangulation. The research informants consisted of village officials, library managers, community leaders, and users of literacy services. The results indicate that the implementation of Article 12 of the West Lampung Regency Regional Regulation Number 13 of 2021 in Pekon Padang Tambak has not been fully optimal. The village government has made efforts to provide literacy facilities such as the Pilar Madani Library and community reading activities, yet management remains limited to administrative aspects without sustainable literacy programs. Supporting factors include the commitment of village officials and partial community awareness, while inhibiting factors consist of inadequate infrastructure, a lack of skilled human resources, and low public participation. From the perspective of Fiqh Siyᾱsah, the implementation of this policy has not fully reflected the Islamic principles of public welfare. The local government is obliged to enforce regulations fairly, effectively, and in favor of community prosperity.

Actions (login required)

View Item