IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)

DIMAS, SEPTIAN ADI PRASETIYO (2026) IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (17MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Karang Taruna di Desa Gedung Surian dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Pasal tersebut mengatur peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan peratin dan pemuda Desa Gedung Surian serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur fiqh siyasah, dan dokumentasi kegiatan Karang Taruna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah desa telah berupaya melaksanakan kebijakan melalui penyediaan dana desa, dukungan kegiatan kepemudaan, dan pelibatan pemuda dalam forum desa. Namun, secara empiris implementasi Pasal 9 Ayat (3) belum berjalan optimal karena Karang Taruna berada dalam kondisi tidak aktif. Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan anggaran desa, komitmen pemerintah desa, dan pengalaman Karang Taruna yang sebelumnya aktif. Adapun faktor penghambatnya meliputi lemahnya kepemimpinan organisasi, kurangnya komunikasi dan pembinaan, rendahnya partisipasi pemuda, serta tidak adanya insentif bagi pengurus. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip al-tanfidz sebagai pelaksanaan peraturan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip al-bayan, yaitu kejelasan penyampaian kebijakan dan pembinaan kepada masyarakat. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda berdampak pada tidak terinternalisasinya tujuan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pembinaan, komunikasi yang efektif, dan pengawasan berkelanjutan agar implementasi kebijakan Karang Taruna dapat berjalan selaras dengan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Article 9 Paragraph (3) of West Lampung Regent Regulation Number 30 of 2021 on Karang Taruna in Gedung Surian Village from a Siyasah Tanfidziyyah perspective. The article regulates the role of Karang Taruna as a partner of the village government in addressing social welfare issues and youth development. This study uses a qualitative descriptive approach with field research methods. Data were obtained through interviews with the village head and youth of Gedung Surian Village and supported by secondary data in the form of laws and regulations, siyasah fiqh literature, and documentation of Karang Taruna activities. The results of the study indicate that normatively the village government has attempted to implement policies through the provision of village funds, support for youth activities, and youth involvement in village forums. However, empirically the implementation of Article 9 Paragraph (3) has not been optimal because Karang Taruna is in an inactive condition. Supporting factors for implementation include the availability of village budgets, the commitment of the village government, and the experience of Karang Taruna which was previously active. The inhibiting factors include weak organizational leadership, lack of communication and guidance, low youth participation, and the absence of incentives for administrators. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of this policy has reflected the principle of al-tanfidz as the implementation of regulations, but has not fully fulfilled the principle of al-bayan, namely the clarity of policy delivery and guidance to the community. The lack of communication between the village government and youth has resulted in the policy objectives not being optimally internalized. Therefore, this study concludes that strengthening guidance, effective communication, and continuous supervision are needed so that the implementation of the Karang Taruna policy can run in line with the values of trust, justice, and welfare as emphasized in Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item