IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2023 PASAL 8 AYAT 4 DAN 5 TENATANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Kasus di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sukarame I Kota Bandar Lampung)

ARDIYAN, SYAH ABDI NEGARA (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2023 PASAL 8 AYAT 4 DAN 5 TENATANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Kasus di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sukarame I Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam, khususnya konsep siyasah tanfidziyyah. Kajian ini berangkat dari pentingnya penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam program pemenuhan gizi, yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame 1 dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi higiene dan sanitasi secara umum telah dilaksanakan, meliputi penggunaan alat pelindung diri, pengawasan kebersihan, dan pengelolaan limbah. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal konsistensi penggunaan alat pelindung diri, keterbatasan pengawasan, serta pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip al-tanfidz, hifz al-nafs, dan maslahah belum terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala, pelatihan teknis higiene dan sanitasi bagi pengelola, serta penguatan koordinasi antara SPPG dan Dinas Kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam. ABSTRACT This study examines the implementation of hygiene and sanitation in the Free Nutritional Meal Program based on Minister of Health Regulation Number 2 of 2023 and assesses its compliance with Islamic law, particularly the concept of siyasa tanfidziyyah. This study begins with the importance of implementing hygiene and food safety standards in the nutrition fulfillment program, which has direct implications for public health. However, in practice, various obstacles remain that could potentially hinder the program's optimal implementation. The study used a qualitative descriptive method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation involving the management of the Sukarame 1 Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) and the Bandar Lampung City Health Office. The results indicate that hygiene and sanitation have generally been implemented, including the use of personal protective equipment, hygiene supervision, and waste management. However, implementation has not been fully optimized, particularly in terms of consistent use of personal protective equipment, limited supervision, and waste management that does not fully comply with established standards. From a social and economic perspective, this situation indicates that the principles of al-tanfidz, hifz al-nafs, and maslahah have not been optimally realized. Therefore, strategic steps are needed, including increased regular monitoring and evaluation, technical hygiene and sanitation training for managers, and strengthened coordination between the SPPG and the Health Office. This study concludes that policy implementation has been quite successful, but still requires improvement to comply with applicable regulations and Islamic legal principles.

Actions (login required)

View Item