PENGARUH PPN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP DAYA BELI NASABAH PADA PRODUK KPR PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Nasabah BSI di Bandar Lampung)

SARWANDI, BIN SAEPUDIN (2026) PENGARUH PPN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP DAYA BELI NASABAH PADA PRODUK KPR PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Nasabah BSI di Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kenaikan tarif PPN menjadi 12% efektif 1 Januari 2025 meningkatkan biaya transaksi properti, meskipun tidak semua segmen dikenai tarif tersebut, termasuk properti KPR syariah. Hal ini terjadi di tengah backlog perumahan nasional yang mencapai 15 juta unit dan 7.411 unit di Kota Bandar Lampung. Tingkat pendapatan per kapita Bandar Lampung sebesar Rp65,759 juta per tahun membatasi akses masyarakat menengah ke bawah terhadap KPR syariah BSI, yang menyebabkan BSI mengalami penurunan dalam produk KPR nya pada pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tingkat pendapatan terhadap daya beli nasabah pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Bandar Lampung. Tujuannya memberikan wawasan teoritis dan praktis bagi kebijakan perpajakan, strategi pemasaran perbankan syariah, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat di tengah kenaikan tarif PPN. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda berdasarkan data primer dari kuesioner terhadap 100 nasabah BSI di Bandar Lampung (sampel purposive). Analisis mencakup uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas), serta uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi). Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, PPN dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap daya beli pada produk kpr Perbankan syariah. Secara parsial, PPN tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli nasabah pada produk KPR perbankan syariah. Kata kunci : pajak pertambahan nilai (PPN), Tingkat Pendapatan, Daya Beli dan kredit pemilikin Rumah (KPR). ABSTRACT The increase in VAT rate to 12% effective January 1, 2025, raises property transaction costs, although not all segments are subject to this tariff, including Sharia mortgage (KPR syariah) properties. This occurs amid a national housing backlog of 15 million units and 7,411 units in Bandar Lampung City. Bandar Lampung's per capita income of Rp65.759 million per year limits middle- and lowerincome groups' access to BSI's Sharia KPR products, contributing to BSI's decline in KPR products in 2024. This study analyzes the influence of Value Added Tax (VAT) and income levels on customers' purchasing power for Sharia mortgage (KPR) banking products at Bank Syariah Indonesia (BSI) in Bandar Lampung. Its purpose is to provide theoretical and practical insights for taxation policies, Sharia banking marketing strategies, and enhancing public financial literacy amid the VAT rate hike. The study employs a quantitative approach using multiple linear regression based on primary data from questionnaires distributed to 100 BSI customers in Bandar Lampung (purposive sample). Analysis includes validity and reliability tests, classical assumptions (normality, heteroscedasticity, multicollinearity), and hypothesis tests (t-test, F-test, and coefficient of determination). Results indicate that simultaneously, VAT and income levels significantly influence purchasing power for Sharia banking KPR products. Partially, VAT has no significant effect, while income levels have a positive and significant effect on customers' purchasing power for Sharia banking KPR products. Keywords: Value Added Tax (VAT), Income Level, Purchasing Power, and Home Ownership Credit (KPR).

Actions (login required)

View Item