DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Ilham, Umaro (2026) DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa di Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, dengan menggunakan perspektif siyāsah syar‗iyyah sebagai kerangka analisis normatifempiris. Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan nilai etik dan moral Islam dalam tata kelola Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa relatif partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama melalui mekanisme Musyawarah Desa dan Musyawarah Desa Khusus. Dari perspektif siyāsah syar‗iyyah, praktik tersebut mencerminkan implementasi prinsip keadilan (al-‗adl), musyawarah (syūrā), dan kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-‗āmmah). Prioritas anggaran yang menyasar kelompok rentan menunjukkan keadilan distributif, sementara transparansi anggaran dan mekanisme pengaduan publik merefleksikan fungsi pengawasan (hisbah) dalam tata kelola kontemporer. Namun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih menjadi tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan Dana Desa. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di lokasi penelitian menunjukkan kecenderungan yang selaras dengan prinsip siyāsah syar‗iyyah, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan yang optimal. ABSTRACT This study examines the management of Village Funds in Pekon Way Batang, Lemong District, Pesisir Barat Regency, through the normative-empirical framework of siyāsah shar„iyyah. The urgency of this research lies in the limited scholarly integration between positive law perspectives and Islamic ethical-moral principles in Village Fund governance. This field research employs a qualitative juridicalempirical approach. Primary data were collected through interviews with village officials, community leaders, youth representatives, and local residents, while secondary data were derived from statutory regulations and relevant documents. The findings indicate that Village Fund management is relatively participatory, transparent, and responsive to community needs, particularly through Village Deliberation (Musyawarah Desa) mechanisms. From the perspective of siyāsah shar„iyyah, these practices reflect the implementation of justice (al-„adl), consultation (shūrā), and public welfare orientation (al-maṣlaḥah al-„āmmah). Budget prioritization for vulnerable groups demonstrates distributive justice, while budget transparency and complaint mechanisms embody the contemporary function of hisbah (public oversight). Nevertheless, limited human resource capacity among village officials remains a structural challenge that may affect administrative effectiveness and sustainability. Overall, Village Fund governance in the research location tends to align with the principles of siyāsah shar„iyyah, although institutional strengthening and enhanced supervisory mechanisms are necessary to achieve substantive justice and optimal public welfare.

Actions (login required)

View Item