PERAN PEMERINTAH PEKON DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TINJAUAN SIYĀSAH TANFIŻIYAH

SAHDA, ELVARETA HERLAMBANG (2026) PERAN PEMERINTAH PEKON DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TINJAUAN SIYĀSAH TANFIŻIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa/Pekon dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur dengan melibatkan tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Pekon telah melaksanakan program pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu, pemberian makanan tambahan dari APBDes, Program Bapak Asuh Stunting, serta pendampingan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa tidak adanya pembentukan dan pengembangan rumah pekon sehat dan kader pembangunan manusia (KPM), rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya kader. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, peran Pemerintah Pekon telah mencerminkan fungsi eksekutif, meskipun koordinasi lintas sektor dan kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Village/Pekon Government in integrated stunting prevention and reduction and review it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah in the implementation of the policy of the Regent of Pringsewu Regency Number 10 of 2024. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews, documentation, and literature studies involving seven informants. The results of the study indicate that the Pekon Government has implemented a toddler growth monitoring program through integrated health posts (Posyandu), supplementary feeding from the Village Budget (APBDes), the Stunting Foster Father Program, and assistance for pregnant women with Chronic Energy Deficiency conditions. However, the implementation of the policy still faces obstacles in the form of the absence of the establishment and development of healthy Pekon houses and human development cadres (KPM), low public understanding, and limited cadre resources. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the role of the Pekon Government has reflected the executive function, although cross-sectoral coordination and institutional capacity still need to be improved.

Actions (login required)

View Item