IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Pasar Pemerintah Daerah Blambangan Umpu)

ERFINA, MUNAWAR (2026) IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Pasar Pemerintah Daerah Blambangan Umpu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pasar Pemerintah Daerah Blambangan Umpu. Latar belakang penelitian ini didasari oleh mandat Pasal 11 yang mewajibkan pengelola kawasan untuk melakukan pengawasan, melarang aktivitas merokok, dan menyediakan sarana prasarana KTR guna melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun regulasi telah menetapkan pasar sebagai kawasan KTR, faktanya implementasi kewajiban pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 11 masih menghadapi kendala serius dan belum berjalan secara optimal. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengetahui proses pelaksanaan kewajiban pengelola berdasarkan Pasal 11 Perda KTR dan menganalisis efektivitas implementasinya ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumendokumen yang bersangkutan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah KTR di Pasar Blambangan Umpu belum efektif. Hambatan utama dalam pelaksanaan pasal tersebut meliputi ketiadaan alokasi dana khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana KTR (seperti tanda larangan dan tempat khusus merokok) serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) KTR yang berfungsi sebagai eksekutor pengawasan rutin di lapangan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini secara prinsip sejalan dengan maqaṣid al-syari„ah dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Namun, ketiadaan instrumen pendukung berupa anggaran dan personel (Satgas) menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai wali al-amr dalam menjalankan fungsi eksekutif kebijakan (tanfidz alahkam) belum terwujud secara komprehensif, sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Pasal 11 belum tercapai secara nyata. ABSTRACT This study examines the implementation of Article 11 of Way Kanan Regency Regulation Number 3 of 2024 concerning Smoke-Free Areas (KTR) in the Blambangan Umpu Regional Government Market. The background to this research is based on the mandate of Article 11, which requires area managers to conduct supervision, prohibit smoking, and provide KTR infrastructure to protect public health. Although the regulation has designated the market as a KTR area, the implementation of the manager's obligations as stipulated in Article 11 still faces serious obstacles and has not been optimal. The main objective of this study is to understand the process of implementing manager obligations under Article 11 of the KTR Regulation and to analyze its effectiveness from a Siyasah Tanfidziyah perspective. This study employed field research with descriptive analysis. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained directly from observations and interviews, while secondary data was obtained from documents relevant to the discussion. The results indicate that the implementation of Article 11 of the KTR Regulation at Blambangan Umpu Market is ineffective. The main obstacles in the implementation of this article include the lack of a special allocation of funds for the provision of KTR facilities and infrastructure (such as prohibition signs and special smoking areas) and the lack of a KTR Task Force (Satgas) to function as an executor of routine supervision in the field. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, this policy is in principle in line with the maqaṣid al-syari„ah in the aspect of life protection (hifz al-nafs). However, the absence of supporting instruments in the form of budget and personnel (Satgas) indicates that the government's role as wali alamr in carrying out the executive function of policy (tanfidz al-ahkam) has not been realized comprehensively, so that the goal of protecting public health through Article 11 has not been achieved in real terms.

Actions (login required)

View Item