JULIO, KOROSA (2026) ANALISIS SIYĀSAH TANFIŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (4MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji Analisis Siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 39 undang-undang republik Indonesia no 3 tahun 2024 perubahan kedua atas undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa (studi di Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat), Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Kebijakan tersebut menimbulkan dinamika di masyarakat karena berkaitan dengan stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta prinsip-prinsip kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana implementasi Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat) ?, Bagaimana Analisis Siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (studi di Pekon Sukadana Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat)?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap pemerintahan desa, serta meninjau relevansi kebijakan tersebut dengan prinsip Siyāsah Tanfidżiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga Pekon Sukadana, serta dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi meningkatnya stabilitas pemerintahan desa, kesinambungan pembangunan, serta ruang yang lebih luas bagi kepala desa untuk merealisasikan program jangka menengah dan panjang. Sementara itu, dampak negatifnya mencakup potensi menurunnya motivasi kerja, munculnya rasa nyaman berlebihan, serta berkurangnya kesempatan regenerasi kepemimpinan. ABSTRACT This study examines the analysis of tanfidziyah politics on the implementation of Article 39 of Law No. 3 of 2024, the second amendment to Law No. 6 of 2014 concerning villages (a study in Pekon Sukadana, Pulau Pisang District, West Pesisir Regency). The background of this study is based on the change in the term of office of village heads from six years to eight years. This policy has caused dynamics in the community because it is related to the stability of village administration, continuity of development, and leadership principles in line with Islamic values. The research question in this study focuses on How is Article 39 of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages (study in Pekon Sukadana, Pulau Pisang District, Pesisir Barat Regency) implemented? How does Siyasah tanfidziyah analyze the implementation of Article 39 of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 concerning Villages (a study in Pekon Sukadana, Pulau Pisang District, Pesisir Barat Regency)? The purpose of this study is to analyze the implementation of policies and their impact on village administration, as well as to review the relevance of these policies to the principles of Siyāsah Tanfidżiyyah. The research method used is qualitative with a field research approach. Data was obtained through observation, in-depth interviews with village heads, community leaders, and residents of Pekon Sukadana, as well as documentation of relevant laws and regulations. Data analysis was conducted descriptively and inductively to obtain a comprehensive understanding of the implementation of the policy to extend the term of office of village heads. The results of the study show that the policy of extending the term of office of village heads has both positive and negative impacts. The positive impacts include increased stability in village administration, continuity of development, and more space for village heads to realize medium and long-term programs. Meanwhile, the negative impacts include the potential for decreased work motivation, the emergence of excessive complacency, and reduced opportunities for leadership regeneration.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 19 May 2026 03:16 |
| Last Modified: | 19 May 2026 03:16 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43898 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


