IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu)

YAYU, CAHYAMITA (2026) IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan perspektif Fiqh Siya>sah. Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini berjumlah 708 warga Desa Bunglai dan sampel pada penelitian ini berjumlah 14 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, dalam menganalisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah cukup baik dalam menerapkan alokasi dana desa dengan teknik pengelolaan dana desa yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dengan adanya musyawarah tersebut belum sepenuhnya membuat masyarakat yang ada di Desa Bunglai merasakan transparansi di Desa tersebut, dikarenakan masih banyak masyarakat Desa Bunglai yang tidak mengetahui rincian dana yang didapatkan dan dikeluarkan untuk pembangunan tersebut. Meskipun demikian, pengelolaan dana desa di Desa Bunglai jika ditinjau dengan Fiqh Siyāsah sudah menerapkan ajaran-ajaran islam yaitu Imamah yang berarti bertanggung jawab dan jujur dalam memutuskan pelaksanaan pengelolaan dana desa. ABSTRACT Village Fund Allocation is a fund sourced from the Regency Revenue and Expenditure Budget (APBD) allocated with the aim of equitable financial capacity among villages to fund village needs for government administration, development, and public services. The purpose of this study is to determine the Implementation of Village Fund Allocation based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Bunglai Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency from a Fiqh Siyāsah perspective. This research uses field research and is descriptive in nature. The data collection process in this study used interview and documentation methods. The population in this study was 708 residents of Bunglai Village, and the sample size was 14 people, selected using purposive sampling. The analysis used qualitative analysis and was supported by relevant theories. The results indicate that Bunglai Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency, has implemented village fund allocation quite well, using village fund management techniques stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, these deliberations have not yet fully translated into a sense of transparency within the Bunglai Village community, as many remain unaware of the details of the funds received and spent for development. The lack of a website accessible to all members of the community is a major contributing factor to the lack of transparency. Despite this, village fund management in Bunglai Village, when viewed from the perspective of Fiqh Siyāsah (Islamic jurisprudence), adheres to Islamic teachings, namely Imamah, which implies responsibility and honesty in making decisions regarding the management of village funds.

Actions (login required)

View Item