ANALISIS PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

MUHAMMAD, PANJI HIDAYAT (2026) ANALISIS PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Undang-Undang TNI dan kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah, khususnya prinsip musyawarah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-formal pembentukan UU TNI telah mematuhi tahapan legislasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dari aspek prosedural dan demokratis, pembentukan UU TNI menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait dengan pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Proses legislasi yang berlangsung relatif singkat, minimnya publikasi naskah akademik dan rancangan undang-undang, serta terbatasnya ruang dialog dengan masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan bahwa partisipasi publik belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh UU P3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai partisipasi bermakna. Minimnya partisipasi tidak sesuai dengan prinsip musyawarah yang ada dalam prinsip siyasah dusturiy ABSTRACT This study aims to examine the legislative process of the TNI Law and assess its conformity with the principles of siyasah dusturiyah, particularly the principle of deliberation (musyawarah). The research employs a normative legal method with a library-based approach, utilizing secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal sources. The findings indicate that, from a normative–formal perspective, the formation of the TNI Law has complied with the stages of legislation as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, from a procedural and democratic standpoint, the legislative process raises several serious concerns, particularly regarding the fulfillment of the principles of transparency and meaningful public participation. The relatively expedited legislative process, the limited dissemination of the academic draft and the bill, and the constrained space for dialogue with civil society and academic communities demonstrate that public participation was not optimally implemented as mandated by the Law on the Formation of Laws and Regulations and the Constitutional Court‟s decisions on meaningful participation. Such limited participation is inconsistent with the principle of deliberation embodied in siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item