MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUUXXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SALMA, KHAIRUNNISA (2026) MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUUXXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena Mahkamah tidak hanya menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga membentuk norma hukum baru sebagai positive legislator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi positive legislator serta menilai implikasinya terhadap prinsip konstitusionalisme dan nilai siyāsah dusturiyyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum tata negara, yang diperkaya dengan perspektif fiqh siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam putusan tersebut tidak memenuhi standar keadilan prosedural dan keadilan moral karena terdapat indikasi konflik kepentingan, lemahnya kedudukan hukum pemohon, serta inkonsistensi dengan putusan Mahkamah sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa praktik positive legislator dalam putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip al-„adl dalam siyāsah dusturiyyah serta berpotensi melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. ABSTRACT Decision of the Constitutional Court Number 90/PUUXXI/2023 has generated considerable debate because the Court not only reviewed the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, but also created a new legal norm as a positive legislator. This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court in exercising the function of a positive legislator and to assess its implications for the principles of constitutionalism and the values of siyāsah dusturiyyah. This research employs a normative legal method with a library-based approach through the analysis of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and constitutional law literature, enriched by the perspective of fiqh siyāsah. The findings indicate that the Constitutional Court‟s authority as a positive legislator in the decision did not meet the standards of procedural justice and moral justice due to indications of conflict of interest, the weak legal standing of the petitioner, and inconsistency with the Court‟s previous decisions. These findings affirm that the practice of positive legislator in the decision is inconsistent with the principle of al-„adl in siyāsah dusturiyyah and has the potential to weaken the principle of checks and balances within Indonesia‟s constitutional system.

Actions (login required)

View Item