TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PRAKTIK PENUTUPAN JALAN UNTUK PESTA BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah)

ISTIQOMAH, VATRIANA (2026) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PRAKTIK PENUTUPAN JALAN UNTUK PESTA BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji praktik penutupan jalan untuk kepentingan sosial dalam perspektif siyasah tanfidziyyah berdasarkan kerangka Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah memiliki peran eksekutif melalui perumusan kebijakan, perencanaan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, serta penyuluhan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif siyasah syar‟iyyah, pelaksanaan kewenangan al-sulthan al-tanfidziyyah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum dan tertib sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah berjalan, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi publik guna mewujudkan kepastian hukum serta pengelolaan lalu lintas yang berkelanjutan. Integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai pemerintahan Islam menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengaturan penutupan jalan untuk kepentingan sosial. ABSTRACT This study examines the practice of road closures for social purposes from the perspective of siyasah tanfidziyyah within the framework of Law Article 127 Paragraph (1) Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The government plays an executive role through policy formulation, infrastructure planning, traffic management, and public education. However, several challenges remain, including low public legal awareness, inadequate supporting infrastructure, weak law enforcement, and limited coordination among relevant stakeholders. From the perspective of Islamic governance, the implementation of executive authority (al-sulthan al-tanfidziyyah) reflects the principles of siyasah syar‟iyyah, which emphasize public welfare (maslahah „ammah) and social order. The findings indicate that although regulatory implementation has been initiated, improvements in governance effectiveness, law enforcement consistency, and public participation are still required to ensure legal certainty and sustainable traffic management. Strengthening institutional capacity and integrating normative legal frameworks with Islamic governance values are essential to optimize the management of road closure practices for social interests.

Actions (login required)

View Item