TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

SALSABILA, RAMADHANI (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan, khususnya dalam menangani korban Eksibisionis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada korban. Penelitian ini juga mengkaji perda tersebut dalam perspektif fiqh siyasah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dalam menangani korban Eksibisonisme dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadao Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan dalam menangani korban Eksibisionis. Metode penelitian yang digunakan adalah field Research (penelitiana lapangan) yang dikombinasikan dengan kajian lapangan melalui wawancara dan studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dalam Menangani Korban Eksibisionis menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada perempuan korban kekerasan seksual. Perda ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dengan melibatkan berbagai lembaga seperti DP3A, kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial. Pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta upaya mengurangi stigma sosial terhadap korban merupakan langkah konkret untuk melindungi hak korban. Namun, tantangan seperti stigma sosial dan kesulitan mengumpulkan bukti masih ada, sehingga edukasi masyarakat dan pelatihan bagi aparat hukum serta tenaga medis perlu diperkuat. Dari perspektif Fiqh Siyasah, implementasi Perda ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan umum, tanggung jawab pemimpin, dan penegakan keadilan. Upaya pemerintah untuk menjaga keamanan, keadilan, dan martabat perempuan mencerminkan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak dalam masyarakat. ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of Bandar Lampung City Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the Protection of Women, particularly in handling victims of exhibitionism, and evaluate its effectiveness in providing legal, physical, and psychological protection to victims. The study also examines the regulation from the perspective of fiqh siyasah to assess its alignment with Islamic principles, such as public welfare, justice, and the responsibility of leadership. The research questions are how the implementation of Bandar Lampung City Regional Regulation No. 3 of 2019 on Women's Protection addresses exhibitionism victims, and how the perspective of fiqh siyasah views the implementation of the regulation in handling exhibitionism victims. The research method used is field research, combined with field studies through interviews and case studies at the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Bandar Lampung City. Data analysis is conducted descriptively, considering both positive legal aspects and Islamic law values. The results show that the implementation of Bandar Lampung City Regional Regulation No. 3 of 2019 on Women's Protection in handling victims of exhibitionism demonstrates the local government's commitment to providing legal, physical, and psychological protection to women who are victims of sexual violence. This regulation creates a clear legal framework by involving various institutions such as DP3A, the police, the judiciary, and social institutions. Legal assistance, psychological rehabilitation, and efforts to reduce social stigma toward victims are concrete steps to protect victims' rights. However, challenges such as social stigma and difficulties in gathering evidence still exist, so public education and training for law enforcement and medical personnel need to be strengthened. From the fiqh siyasah perspective, the implementation of this regulation aligns with basic principles such as public welfare, the responsibility of leadership, and the enforcement of justice. The government's efforts to maintain security, justice, and the dignity of women reflect Islamic values that emphasize the importance of protecting the rights of women and children in society.

Actions (login required)

View Item