IMPLEMENTASI PASAL 92 AYAT (11) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung)

NURHAYATI, Binti Salmin (2026) IMPLEMENTASI PASAL 92 AYAT (11) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 92 Ayat (11) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tinjauan Siyasah Tanfidziyah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh isu belum terpenuhinya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung pada periode tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 92 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Lampung? Dan bagaimana pandangan siyasah tanfidziyah terhadap keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 92 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan belum terimplementasi. Belum terimplementasi ini dikarnakan dari penggunaan kata "memperhatikan" alih-alih "mewajibkan" dalam rumusan undang-undang, yang mengakibatkan ketentuan kuota sering dianggap hanya bersifat imbauan pada tahap pencalonan dan tidak menjamin keterpilihan. Bahkan di Bawaslu Provinsi saja tidak ada satu pun perempuan yang menjabat sebagai pengawas pemilu. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kurangnya minat dan keterwakilan perempuan meliputi bahasa yang tercantum dalam Undang-Undang yang bukan syarat mutlak perempuan sebagai pengawas pemilu, faktor sosial dan budaya (terutama budaya patriarki yang masih kental), persepsi gender yang membatasi peran publik, peran ganda yang diemban perempuan, serta beberapa persyaratan seleksi yang spesifik. Dalam tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah, belum terimplentasinya keterwakilan perempuan dalam pengawas pemilu hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah yakni maqāṣid alsyarī„ah (tujuan syariat) dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan memelihara akal (ḥifẓ al-„aql), yang menuntut pelaksanaan hukum secara maksimal demi kemaslahatan umum sebagai bagian integral dari upaya menciptakan pemerintahan yang adil dan sejahtera. ABSTRACT This research examines the implementation of Article 92 Paragraph (11) of Law Number 7 of 2017 concerning the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The background of this research is based on the issue of the unfulfilled minimum quota of 30% women's representation in the composition of the Lampung Province General Election Supervisory Agency (Bawaslu) membership during a specific period. The research questions in this study are: How is the implementation of Article 92 Paragraph (11) of Law No. 7 of 2017 concerning the level of women's representation as election supervisors in Lampung? What are the factors causing the lack of interest among women to become election supervisors? And what is the perspective of Siyasah Tanfidziyah on women's representation as election supervisors? This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach (field research). Data collection was conducted through interviews, participatory observation, and documentation, with informants determined using purposive sampling technique. Data analysis was performed using descriptive qualitative analysis with an inductive reasoning approach. The results of the study indicate that the implementation of Article 92 Paragraph (11) of Law Number 7 of 2017 concerning the 30% quota for women's representation has not been implemented. This lack of implementation is due to the use of the word "pay attention" instead of "require" in the formulation of the law, which results in the quota provision often being considered only a recommendation at the nomination stage and does not guarantee election. Even in the Provincial Bawaslu alone, there is not a single woman serving as an election supervisor. The main factors influencing the lack of interest and representation of women include the language contained in the Law which is not an absolute requirement for women to be election supervisors, social and cultural factors (especially the still strong patriarchal culture), gender perceptions that limit public roles, the dual roles held by women, and several specific selection requirements. In the review of the fiqh of siyasah tanfidziyah, the non-implementation of women's representation in election supervisors is not in accordance with the principles of siyasah tanfidziyah, namely maqāṣid al-syarī„ah (the objectives of sharia) in protecting the soul (ḥifẓ al-nafs) and maintaining reason (ḥifẓ al-„aql), which demands maximum implementation of the law for the public benefit as an integral part of efforts to create a just and prosperous government.

Actions (login required)

View Item