TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS (Studi Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

LUXY, TERANGGINAS (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS (Studi Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, penerapan ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti menerima tamu di dalam kamar, aktivitas yang menimbulkan kebisingan, serta perilaku penghuni rumah kos yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ditetapkan pemerintah daerah dengan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar rumah kos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 terkait pengelolaan rumah kos di Kelurahan Korpri Jaya, serta mengevaluasinya dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Metode yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus kelurahan, pemilik rumah kos, penghuni, serta masyarakat sekitar sebagai sumber informasi, demi mendapatkan data yang menyeluruh dan sesuai dengan situasi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 di Kelurahan Korpri Jaya masih belum dilakukan secara efisien. Ini terlihat dari masih adanya pemilik rumah kos yang belum memenuhi kewajiban administratif sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah, seperti tidak memiliki izin untuk beroperasi, belum melaporkan identitas penghuni atau tamu, serta belum memenuhi syarat keamanan dan ketertiban lingkungan. Di samping itu, fungsi pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap rumah kos masih cukup terbatas dan belum berjalan secara maksimal. Dilihat dari sisi fiqh siyasah, khususnya prinsip siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilaiiv ketertiban, kepastian penegakan hukum, transparansi, dan fokus pada kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan para pemilik dan penghuni rumah kos terhadap peraturan yang ada agar ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama dapat terwujud. ABSTRACT The implementation of Article 13 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the Licensing and Regulation of Boarding Houses aims to create a safe, orderly residential environment that does not disturb public order. However, in practice, particularly in Korpri Jaya Subdistrict, Sukarame District, the implementation of this provision has not been carried out optimally. Various violations are still found, such as allowing guests to stay inside rooms, activities causing noise disturbances, and the behavior of boarding house occupants that contradict norms of decency and public order. This condition indicates a gap between the legal regulations established by the local government and the realities occurring in the field, which potentially leads to social impacts on the surrounding community. This study aims to identify and analyze the implementation of Article 13 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 7 of 2018 related to the management of boarding houses in Korpri Jaya Subdistrict and to evaluate it from the perspective of Fiqh Siyasah. The research employed a field research method with a descriptiveanalytical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, boarding house owners, occupants, and the surrounding community to obtain comprehensive and factual data. The results of this study indicate that the implementation of Article 13 of Regional Regulation Number 7 of 2018 in Korpri Jaya Subdistrict has not been effectively enforced. This is evidenced by the existence of boarding house owners who have not fulfilled administrative obligations as stipulated in the regulation, such as operating without official permits, failing to report the identity of occupants or guests, and not meeting security and public order standards. In addition, the role of the village and district governments in providing guidance and supervision remains limited and has not been optimally implemented. From the perspective of Fiqh Siyasah, particularly the principle of siyasah tanfidziyyah, the implementation of this policy has not fully reflected the values of orderliness, legal certainty, transparency, andvi orientation toward public welfare. Therefore, continuous guidance and supervision by the local government, along with increased awareness and compliance among boarding house owners and occupants, are necessary to realize public order, security, and collective welfare.

Actions (login required)

View Item