PRAKTIK PENGUPAHAN JASA PENGEBORAN SUMUR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Moch. Arfatulloh, Trigustiar (2026) PRAKTIK PENGUPAHAN JASA PENGEBORAN SUMUR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu bentuk muamalah yang lazim di masyarakat adalah sewamenyewa, yang dalam Islam dikenal sebagai ijarah. Ijarah merupakan akad muamalah yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, mencakup sewa-menyewa, kontrak, dan lain sebagainya. Kehadiran akad ijarah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak jarang pelaksanaan ijarah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan akad, yang kemudian menimbulkan kekecewaan. Sebagaimana yang terjadi pada sewa-menyewa jasa pengeboran sumur di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Tidak jarang praktik sewamenyewa jasa pengeboran sumur ini menimbulkan suatu permasalahan. Khususnya ketika hasil pengeboran tidak sesuai dengan harapan pengguna jasa dan terjadi pengembalian biaya yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui praktik pengeboran sumur di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaannya terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan jasa pengeboran sumur di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dengan sistem borongan. Permasalahan timbul ketika pengguna jasa menuntut pengembalian upah akibat hasil air yang tidak sesuai harapan. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dasar akad ijarah, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Sementara itu, dalam hukum positif (KHES), praktik tersebut tetap sah selama memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Namun, tidak adanya perjanjian tertulis dapat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan jasa pengeboran sumur ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif (KHES). Persamaannya terletak pada pengakuan terhadap akad ijarah sebagai dasar hukum dan menggunakan prinsip keadilan dalam praktik pengupahan jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek formalitas perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. ABSTRACT One form of muamalah commonly practiced in society is leasing or hiring, which in Islam is known as ijarah. Ijarah is an important contract in Islamic economic transactions that helps fulfill human needs, including leasing, service contracts, and other similar agreements. The existence of the ijarah contract provides many benefits in daily life. However, in practice, the implementation of ijarah does not always run in accordance with the agreed contract, which can lead to dissatisfaction. This situation can be observed in the leasing of well-drilling services in Gadingrejo Timur Village, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. In several cases, the practice of hiring welldrilling services has led to certain problems, particularly when the drilling results do not meet the expectations of the service users and result in the return of payment, which may cause losses to one of the parties involved. The objectives of this study are: first, to examine the practice of well-drilling services in Gadingrejo Timur Village, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. Second, to analyze the practice from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to identify the similarities and differences between the two legal frameworks in relation to this practice. This type of research is field research, based on real-world situations. It uses a comparative descriptive analysis method. The data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data is then analyzed using comparative descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of remuneration for well drilling services in Pekon Gadingrejo Timur, Gadingrejo District, Pringsewu Regency is carried out based on an oral agreement between the service provider and the service user using a contract system. Problems arise when the service user demands a refund due to water production that does not meet expectations. From an Islamic legal perspective, this practice has basically fulfilled the basic elements of the ijarah contract, but in practice there are still several things that have the potential to cause problems. Meanwhile, under positive law (KHES), this practice remains valid as long as it meets the elements of the agreement between the parties. However, the absence of a written agreement can potentially create uncertainty regarding the rights and obligations of each party. The conclusion of this study shows that the practice of remuneration for well drilling services is basically in accordance with the provisions of Islamic law and positive law (KHES). The similarities lie in the recognition of the ijarah contract as a legal basis and the use of the principle of justice in the practice of remuneration for services, while the differences lie in the formality of the agreement and the dispute resolution mechanism.

Actions (login required)

View Item