IMPLEMENTASI PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG GEDUNG JAYA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

ADI TIYA, TRI SAPUTRA (2026) IMPLEMENTASI PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG GEDUNG JAYA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak mekanisme pengangkatan Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Kampung, dengan fokus pada kasus di Kampung Gedung Jaya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi implikasi hukum serta respon masyarakat terhadap proses pengangkatan perangkat kampung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian prosedur, seperti tidak dilaksanakannya seleksi terbuka dan kurangnya transparansi administrasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak masyarakat serta mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan kampung. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, mekanisme tersebut pada dasarnya secara normatif telah mengadopsi prinsip syura (musyawarah) dan amanah tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip toleransi, kebebasan, musawah (persamaan) dan keadilan („adl) terhadap aturan syariat, sehingga implementasinya belum efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan keadilan yang optimal. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan regulasi daerah, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan integrasi nilai siyasah tanfidziyah dalam administrasi publik guna mewujudkan tata pemerintahan kampung yang adil, stabil, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the impact of the Village Officials appointment mechanism based on Tulang Bawang Regent Regulation Number 10 of 2020 concerning Guidelines for the Appointment of Village Officials, focusing on the case in Gedung Jaya Village, Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency. This field research uses observation, interviews, and documentation methods to identify the legal implications and community responses to the village official appointment process. Field findings indicate that procedural inconsistencies, such as the lack of open selection and the lack of administrative transparency, create potential violations of community rights and disrupt the stability of village governance. From a siyasah tanfidziyah perspective, the mechanism has essentially normatively adopted the principles of shura (deliberation) and amanah (trust), but has not fully aligned with the principles of tolerance, freedom, musawah (equality), and justice ('adl) regarding sharia rules, so that its implementation has not been effective in creating optimal social harmony and justice. The results of this study emphasize the importance of enforcing regional regulations, increasing accountability, and strengthening the integration of siyasah tanfidziyah values in public administration in order to realize village governance that is fair, stable, and in favor of the public interest.

Actions (login required)

View Item