IMPLEMENTASI PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

YULI, PERMATA SARI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pasal 89 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pengelolaan badan usaha milik desa dalam pengenmbangan desa di desa muara aman,kecamatan bukit kemuning,kabupaten lampung utara dan Bagaimana implementasi pasal 89 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pengelolaan badan usaha milik desa dalam pengembangan desa perspektif fiqh siyasah di desa muara aman ,kecamatan bukit kemuning,kabupaten lampung utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, di interpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan dalam penelitian. Dan berupa sumber-sumber hukum islam serta perundangundangan. Data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi pasal 89 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan di Desa Muara Aman belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya BUMDes di desa tersebut. 2) Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi pasal 89 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan oleh desa Muara Aman belum sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyah (pelaksanaan undang-undang) dikarenakan BUMDes dalam evektivitas pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai Islam karena kurangnya pemahaman perangkat BUMDes yang dirasa belum menjalanan tugasnya untuk mengembangkan dana BUMDes. ABSTRACT Village-Owned Enterprises (BUMDes) are institutions engaged in the management of village assets and economic resources. They aim to optimize village assets, improve community businesses, create business opportunities, create jobs, develop the village economy, and increase village income. The research problem formulation in this study is: How is Article 89 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages implemented in the management of village-owned enterprises in village development in Muara Aman Village, Bukit Kemuning District, North Lampung Regency? And how is Article 89 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages implemented in the management of village-owned enterprises in village development from a fiqh siyasah perspective in Muara Aman Village, Bukit Kemuning District, North Lampung Regency? This research is field research. The research method used is descriptive analysis, a research method that collects data that is compiled, explained, interpreted, and then summarized in the research. The data are in the form of Islamic legal sources and legislation. The data obtained was then used as a reference for further systematic analysis. Based on the research results, it can be concluded that: 1) The implementation of Article 89 of Law No. 6 of 2014 concerning the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Muara Aman Village has not been optimal due to a lack of cooperation between the village government and the community, as many residents are still unaware of the existence of BUMDes in the village. 2) A review of the fiqh siyasah tanfidziyah (legal) review of the implementation of Article 89 of Law No. 6 of 2014 concerning the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Muara Aman Village does not align with the fiqh siyasah tanfidziyah (legal implementation) because the BUMDes' effectiveness in its implementation does not align with Islamic values due to a lack of understanding among BUMDes officials, who are perceived as not fulfilling their duties to develop BUMDes funds.

Actions (login required)

View Item