TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KLAIM HAK ATAS RUMAH ORANG TUA KANDUNG OLEH IBU SAMBUNG (Studi Kasus di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)

OGIE, MURSAID DAUHA (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KLAIM HAK ATAS RUMAH ORANG TUA KANDUNG OLEH IBU SAMBUNG (Studi Kasus di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum klaim hak atas properti umum (harta bersama) oleh ibu sambung terhadap rumah orang tua kandung di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Konflik bermula dari perjanjian lisan mantan suami istri (Bapak S dan Ibu S) untuk menyerahkan rumah tersebut kepada anak kandung (Mas R) pasca-perceraian, yang kemudian diabaikan oleh tindakan penguasaan dan klaim hak Ibu E (istri kedua Bapak S). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik klaim hak atas harta bersama orang tua kandung oleh ibu sambung di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik klaim hak atas harta bersama orang tua kandung oleh ibu sambung di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mendasarkan analisis pada teori harta bersama (alamwal al-musytarakah) sebagai landasan utama, dilengkapi dengan teori kepemilikan (al-milkiyah), kekuatan hukum perjanjian (akad), prinsip keadilan, dan maslahah mursalah dalam yurisprudensi Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, dengan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan inferensi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim hak Ibu E bersumber dari asumsi status sebagai istri sah, tanpa mempertimbangkan harta bersama dan perjanjian lisan kepada anak, yang memicu kerentanan hak. Tinjauan Hukum Islam menyimpulkan bahwa properti tersebut adalah harta bersama Bapak S dan Ibu S. Klaim Ibu E tidak memiliki landasan hukum yang valid dalam Islam karena tidak relevan dengan status harta dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta maslahah anak. Perjanjian lisan pemberian hak kepada anak, meskipun lemah dalam pembuktian formal, signifikan secara etis dan moral. Karenanya, formalisasi perjanjian, musyawarah, dan edukasi Hukum Islam diperlukan demi keadilan dan kemaslahatan komprehensif. ABSTRACT This research analyzed legal issues concerning a stepmother's claim over the biological parents' house, a marital property, in Sukabumi Village, Sukabumi Subdistrict, Bandar Lampung City. The conflict originated from an oral agreement between the divorced couple (Mr. S and Mrs. S) to transfer the house to their biological child (Mr. R) post-divorce, which was subsequently disregarded by Mrs. E's (Mr. S's second wife) acts of occupation and assertion of rights. Therefore, this study aimed to answer the questions: How was the practice of stepmothers claiming rights to the marital property of biological parents in Sukabumi Village, Sukabumi Sub-district, Bandar Lampung City, and what is the Islamic legal perspective on this practice of claiming rights to the marital property of biological parents in Sukabumi Village, Sukabumi Sub-district, Bandar Lampung City. This study grounded its analysis primarily in the theory of joint property (al-amwal al-mushtarakah), complemented by theories of ownership (al-milkiyah), the legal enforceability of agreements (akad), principles of justice, and maslahah mursalah within Islamic jurisprudence. The research methodology was descriptive qualitative using a case study approach. Data collection involved interviews and documentation review, with analysis performed through data reduction, presentation, and conclusion inference. Research findings indicated that Mrs. E's claim stemmed from her assumed status as the legal wife, disregarding the property's marital property history and oral agreement to the child, thus inciting vulnerability of rights. Islamic Legal review concluded that the property constituted marital property between Mr. S and Mrs. S. Mrs. E's claim lacked valid legal basis as she was not a direct heir, and it contradicted principles of justice and the child's maslahah. The oral agreement for the child's right, though formally challenging, held significant ethical and moral weight. Therefore, formalizing the agreement for the child, adopting a consultative approach, and providing Islamic legal education were necessary for comprehensive justice and benefit.Keywords: Stepmother's Claim, Joint Property, Maṣlāḥaḥ Mursalāh.

Actions (login required)

View Item