ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI PEKON TANJUNG RAYA LAMPUNG BARAT

Yesa, Peby Yola (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI PEKON TANJUNG RAYA LAMPUNG BARAT. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya penyediaan sarana produksi pertanian, di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah. Isu utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi petani dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan subsidi sarana produksi pertanian dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya Siyasah Tanfidziyah, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan narasi dan fenomena di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan secara optimal, karena mayoritas petani masih belum merasakan manfaat bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian. Faktor penghambat utamanya adalah kurang aktifnya kelompok tani sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan optimal, keterbatasan kuota pupuk, pembatasan komoditas yang disubsidi, dan belum diterimanya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum memberikan manfaat umum (Maṣlaḥah „Āmmah) bagi sebagian besar petani. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan analisis Siyasah Tanfidziyah sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang masih jarang dilakukan pada kajian-kajian terdahulu, sehingga memperkaya pengembangan hukum tata negara berbasis syariah. ABSTRACT This study examines the implementation of government obligations within the framework of farmer protection and empowerment, particularly the provision of agricultural production facilities, in Pekon Tanjung Raya,Sukau District, West Lampung Regency, from the perspective of siyasah tanfidziyah. The main issue addressed is the gap between strong legal provisions intended to protect farmers and the practical obstacles encountered in their implementation, especially regarding subsidized agricultural inputs. The purpose of this research is to analyze the execution of policies related to the provision of subsidized production facilities and to review their implementation through the lens of Islamic law, particularly Siyasah Tanfidziyah, which emphasizes the government‟s responsibility to enforce policies that prioritize public welfare and justice. This study employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews with the village head (Peratin), leaders of farmer groups,and farmer group members. The data analysis is descriptive-qualitative to interpret the narratives and phenomena observed in the field. The findings reveal that the implementation of farmer protection and empowerment policies has not been fully effective, as most farmers have not received adequate benefits, particularly in terms of access to agricultural production facilities. The main obstacles include the low level of activity among farmer groups resulting in poorly executed preparation of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) limited fertilizer quotas, restrictions on subsidized commodities, and the absence of seed and equipment assistance in recent years.From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, the implementation of this policy is considered not fully aligned with Islamic principles, as it has not yet ensured the realization of public benefit (Maslahah Ammah) for the majority of farmers. This study contributes new insights by applying the analytical framework of Siyasah Tanfidziyah as a normative foundation for evaluating the implementation of regional government policies a perspective rarely used in previous studies thereby enriching the development of Islamic-based constitutional law.

Actions (login required)

View Item