SISTEM PINJAMAN DIGITAL MODAL KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI APLIKASI DANA SYARIAH

LAILLATUL, MAULIDIAH (2026) SISTEM PINJAMAN DIGITAL MODAL KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI APLIKASI DANA SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) berbasis syariah di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem pembiayaan dan pinjaman modal kerja. Salah satu bentuk inovasinya adalah layanan pinjaman digital berbasis syariah seperti Dana Syariah, yang menghubungkan pemberi dan penerima dana melalui sistem daring sesuai prinsip hukum Islam. Dalam perjanjian untuk mengajukan pendanaan baik secara konvensional maupun melalui fintech Dana Syariah perlu adanya kesepakatan. Pertama Bagaimana sistem pinjaman digital modal kerja yang diterapkan dalam aplikasi Dana Syariah? Kedua Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait sistem pinjaman digital modal kerja dalam aplikasi Dana Syariah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sistem pinjaman digital modal kerja yang diterapkan pada aplikasi Dana Syariah serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima orang pengguna aplikasi Dana Syariah, dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal ilmiah, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Penelitian ini juga menggunkan dua teori yaitu teori qordh dan teori pinjaman online. Hasil penelitian menunjukan aplikasi Dana Syariah ini menyediakan mekanisme yang mudah dan efisien untuk mengajukan pinjaman, memungkinkan pengguna untuk mengisi biodata diri, mengunggah KTP, memasukkan nomor rekening, nomor HP, memilih jumlah pinjaman, memilih tenor, dan mengajukan pinjaman dengan cepat, Namun demikian, terdapat ketidakselarasan antara akad ketentuan dalam meminjam pinjaman, terdapat di dalam perjanjian keanggotaan yang mengandung unsur bunga (riba), sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwasannya dokumen perjanjian keanggotaan dana syariah yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengandung unsur riba sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. ABSTRAK The development of sharia-based financial technology (fintech) in Indonesia has brought significant changes to the financing and working capital lending system. One form of innovation is the sharia-based digital lending service, such as Dana Syariah, which connects funders and recipients through an online system in accordance with the principles of Islamic law. This research aims to analyze the mechanism of the digital working capital lending system applied in the Dana Syariah application and to review its compliance with the principles of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, where primary data were obtained through interviews with five users of the Dana Syariah application, and secondary data came from literature, scientific journals, and relevant DSN-MUI fatwas (Islamic law pronouncements from the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council). The application provides an easy and efficient mechanism for applying for a loan, allowing users to fill in personal biodata, upload their ID card (KTP), enter account and mobile phone numbers, select the loan amount, choose the tenor, and submit the loan quickly. However, there are provisions in the membership agreement that still contain elements of interest (riba), so it is not entirely in line with the principles of Sharia Economic Law as regulated in DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information. These requirements indicate that the sharia fund membership agreement document made by PT. Dana Syariah Indonesia contains elements of riba, making the agreement not in accordance with sharia principles.

Actions (login required)

View Item