BEBERAPA PEMIKIRAN TERHADAP UNDANG UNDANG PEMERINTAH DESA

Drs. Iskandar, Syukur, MA BEBERAPA PEMIKIRAN TERHADAP UNDANG UNDANG PEMERINTAH DESA. In: BEBERAPA PEMIKIRAN TERHADAP UNDANG UNDANG PEMERINTAH DESA. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 2008. ISBN 978-979-3161-624

	PDF Download (25MB)
	PDF Download (38MB)
	PDF Download (46MB)
	PDF Download (59MB)
	PDF Download (38MB)
	PDF Download (3MB)
	PDF Download (6MB)
	PDF Download (2MB)
	PDF Download (5MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menjelaskan sistem kekuasaan pemimpin adat saibatin, (2) dan juga menjelaskan keberadaan pemimpin adat dan masyarakat adat dalam politik hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat saibatin di wilayah Pertiwi (ex-marga Pertiwi), kecamatan Cukuh Balak, kabupaten Tanggamus. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemimpin adat saibatin bersifat tetap. Kekuasaan tersebut didapati dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, dengan cara membuka tempat tinggal pertama kali. Kedua dengan cara "angkat nama". Ketiga, seorang menjadi pemimpin adat saibatin karena diangkat oleh sultan Banten. Kekuasaan pemimpin adat memberikan dampak terhadap sistem lapisan sosial pada masyarakat adat saibatin. Sistem lapisan sosial tersebut terdiri dari kaum bangsawan dan rakyat biasa. Kekuasaan pemimpin adat saibatin berkaitan juga dengan wilayah keadatan yang dikenal sebagai pekon (kampung). Selain pekon, saibatin juga mempunyai wilayah adat yang dikenal sebagai wilayah kebandaran (marga). Sejalan dengan perubahan politik hukum, pemerintah Orde Baru membuat dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang sistem pemerintahan desa yang bersifat sama (uniformity) di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat adat tidak diakui dan harus menyesuaikan dengan sistem pemerintahan desa tersebut. Sehingga akhirnya UU tersebut secara langsung telah menghancurkan telah system kekuasaan pemimpin adat.

Actions (login required)

View Item