IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SMART VILLAGE PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪḌZIYYAH (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Ricky, Maynaki (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SMART VILLAGE PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪḌZIYYAH (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Fenomena transformasi digital di tingkat pemerintahan desa mendorong pelaksanaan Program Smart Village sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menilai implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau dari perspektif teori Siyāsah Tanfīḍziyyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan populasi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga di lima wilayah. Sampel purposive dipilih untuk memperoleh data mendalam. Instrumen utama wawancara semi-terstruktur didukung dokumentasi dan observasi. Analisis data bersifat induktif menggunakan kerangka teori Siyāsah Tanfīḍziyyah. Hasil penelitian menunjukkan keberagaman kesiapan infrastruktur dan literasi digital antar desa, dengan Desa Giham dan Pampangan lebih maju. Implementasi belum merata karena keterbatasan pembinaan, sosialisasi, dan partisipasi. Kesimpulan menyatakan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan program masih belum optimal dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan publik. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi masyarakat. ABSTRACT The phenomenon of digital transformation at the village government level has driven the implementation of the Smart Village Program as a strategy for sustainable development. This study aims to evaluate the implementation of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2020 in Sekincau District from the perspective of Siyāsah Tanfīḍziyyah theory, which emphasizes the principles of trustworthiness, justice, and public benefit. The research employs a descriptive–analytical qualitative approach involving village officials, community leaders, and residents across five areas. A purposive sampling technique was used to obtain in-depth data. Semi-structured interviews served as the primary instrument, supported by documentation and observation. The data were analyzed inductively using the Siyāsah Tanfīḍziyyah theoretical framework. The findings reveal varying levels of infrastructure readiness and digital literacy among villages, with Giham and Pampangan showing more advanced progress. Implementation remains uneven due to limited guidance, socialization, and community participation. The study concludes that although the regulatory framework is in place, the program‟s execution has not yet been optimal in achieving justice and public welfare. The government needs to enhance supervision, provide continuous training, and strengthen community communication.

Actions (login required)

View Item