TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PIRA, ANZALIKA (2026) TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media digital dan media sosial. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas digital tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya pelanggaran perlindungan data pribadi. Kondisi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk respons negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari perspektif fikih Siyāsah. Penelitian ini Adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi Pustaka (Library Research). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih Siyāsah, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menujukan pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak privasi warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil. Dalam perspektif fikih Siyāsah, pembentukan undang-undang tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kewenangan negara dalam mengatur urusan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). Melalui pendekatan Siyāsah dustūriyyah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mencerminkan upaya negara dalam menjaga tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ alnafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl), sehingga keberadaannya dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip fikih Siyāsah. ABSTRACT The development of information and communication technology has had a significant impact on people's lives, particularly in the use of digital media and social media. On the other hand, the increase in digital activity has also given rise to various problems, one of which is the prevalence of personal data protection violations. This situation led to the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as a form of the state's response in providing legal protection for the privacy rights of citizens. This study aims to analyze the formation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection from the perspective of fikih Siyāsah. This research is qualitative research using the library research method. The research data is sourced from primary legal materials in the form of legislation, specifically Law Number 27 of 2022, as well as secondary legal materials in the form of fikih Siyāsah literature, books, scientific journals, and other supporting documents. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is part of a national legal policy that aims to provide legal certainty and protection of citizens' privacy rights amid the rapid development of digital technology. This law was enacted in response to the increasing number of cases of personal data leaks and misuse that have caused material and non-material losses to the public. From a fikih Siyāsah perspective, the enactment of this law can be understood as a form of state authority in regulating public affairs to achieve the public interest (maṣlaḥah ‘āmmah). Through a Siyāsah dustūriyyah approach, Law Number 27 of 2022 reflects the state's efforts to uphold the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī‘ah), particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), and property (ḥifẓ al-māl), so that its existence can be assessed in line with the principles of fikih Siyāsah.

Actions (login required)

View Item