IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ANCAMAN LIMBAH CAIR PT WONGSOL NATURE INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)

AHMAD, ZAMHARI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ANCAMAN LIMBAH CAIR PT WONGSOL NATURE INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, perkembangan industri sering menimbulkan ancaman serius berupa pencemaran, salah satunya limbah cair yang berpotensi mencemari tanah, air, dan ekosistem sekitarnya. Kasus limbah cair PT Wongsol Nature Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan penting karena berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1) secara tegas melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak maksimal. Untuk Megetahui Implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya Terkait Limbah Perikanan di Desa Sukabanjar dan Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh SiyasahTentang Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Limbah Cair di Desa Sukabanjar Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara, data sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, artikel dan literartur lainnya yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait limbah cair PT Wongsol Nature Indonesia di Desa Sukabanjar telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pemantauan, teguran, dan ancaman sanksi, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kendala teknis. Masyarakat masih merasakan dampak pencemaran berupa keruhnya air, bau menyengat, penyakit kulit, serta kerugian ekonomi, dan jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan DLH ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan al-„adl (keadilan), karena masyarakat masih menanggung dampak kesehatan, kerugian ekonomi, dan penurunan kualitas lingkungan. Padahal, semestinya pemerintah sebagai waliyyul amr berkewajiban menjaga maqashid al-shariah, khususnya perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), harta (hifzh al-mal), serta kelestarian lingkungan. ABSTRACT The environment is a fundamental aspect for human survival. However, industrial development often poses serious threats in the form of pollution, one of which is liquid waste that has the potential to pollute the soil, water, and surrounding ecosystems. The case of liquid waste from PT Wongsol Nature Indonesia in South Lampung Regency has become an important focus because it has direct implications for public health and environmental damage. Law Number 32 of 2009 Article 69 paragraph (1) expressly prohibits acts that result in environmental pollution, but its implementation in the field is often not optimal. To find out the implementation of Article 69 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially regarding Fishery Waste in Sukabanjar Village and to find out the views of Fiqh Siyasah regarding the implementation of the Environmental Service in controlling pollution due to liquid waste in Sukabanjar VillageThis study uses a qualitative approach with a type of field research and descriptive nature. Primary data is obtained from interviews, secondary data comes from literature such as books, journals, articles and other relevant literature. The analysis technique used is descriptive qualitative with a deductive method. This research uses a qualitative approach with field research and descriptive nature. Primary data was obtained from interviews, while secondary data came from literature such as books, journals, articles, and other relevant literature. The analysis technique used was descriptive qualitative with a deductive method. The research results show that the Environmental Agency has implemented Article 69 of Law Number 32 of 2009 concerning PT Wongsol Nature Indonesia's liquid waste in Sukabanjar Village through monitoring, warnings, and threats of sanctions. However, its implementation has not been optimal due to limited resources and technical constraints. The community still experiences the impacts of pollution in the form of cloudy water, pungent odors, skin diseases, and economic losses. From a jurisprudence perspective, this DLH policy does not fully reflect the principles of maslahah (public benefit) and al-'adl (justice), as the community still bears the health impacts, economic losses, and environmental degradation. In fact, the government, as guardian of the rule of law, is obligated to uphold the maqasid al-shariah (the protection of life and property), particularly the protection of life (hifzh al-nafs), property (hifzh al-mal), and environmental sustainability.

Actions (login required)

View Item