HANIA, PUTERI (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UPAH PENGELUPASAN KULIT KOPI BASAH (Studi Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (5MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian pemberian upah yang telah disepakati. Pemberian upah kepada pekerja menerapkan prinsip kesesuaian pengupahan yang mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dan kelayakan pada pemberian upah pekerjanya. Praktik pengupahan pengelupasan kulit kopi basah diberikan setelah menyelesaikan pekerjaan namun besaran upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pemilik kopi sering memotong upah pekerja sehingga pekerja merasa dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan pengelupasan kulit kopi basah di Desa Sekipi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pengelupasan kulit kopi basah di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan pengelupasan kulit kopi basah di Desa Sekipi dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pengelupasan kulit kopi basah di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field reseach (Lapangan) Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sumber yang telah ada seperti buku, dokumen dan sumber lain. Metode pengumpulan data dari penelitian ini berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data deskriptif dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Temuan dari penelitian ini adalah praktik pengupahan diberikan setelah pekerjaan selesai. Namun besaran upah yang diberikan kepada pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pada kesepakatan awal besaran upah yang diberikan dalam satu kaleng sebesar Rp. 2000., Namun pemilik kopi sering meminta atau memotong harga sebesar Rp. 500., dalam satu kaleng kepada pekerja pengelupasan kulit kopi basah dengan alasan pemotongan tersebut digunakan untuk membayar upah penggilingan kopi kering. Dalam hal ini secara praktik pengupahan belum bersifat adil. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pengelupasan kulit kopi basah dalam pengupahan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat seperti objek ijarah berupa upah yang tidak sesuai dan sighat berupa ijab dan qabul yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. ABSTRACT Ijarah has a general meaning that includes wages for the use of objects or compensation for an activity or wages for carrying out an activity. The most important concept of wage provision in Islam is the concept of appropriateness of the agreed wage provision. The provision of wages to workers applies the principle of appropriate wages which reflects that the business is managed by a pious person and applies the concept of justice and fairness in the provision of wages to its workers. The practice of wages for wet coffee peeling is given after completing the work but the amount of wages given does not match the initial agreement. Coffee owners often cut workers' wages so that workers feel disadvantaged. The formulation of the problem in this study is how the practice of wages for wet coffee peeling in Sekipi Village and how the Islamic economic law review of wages for wet coffee peeling in Sekipi Village, Abung Tinggi District, North Lampung Regency. The purpose of this study was to determine the wage practices for wet coffee peeling workers in Sekipi Village and to examine the Islamic economic law perspective on wet coffee peeling workers' wages in Sekipi Village, Abung Tinggi District, North Lampung Regency. This study employed a qualitative research method using field research. The data sources used were primary and secondary data. Primary data were obtained directly in Sekipi Village, Abung Tinggi District, North Lampung Regency. Secondary data were obtained from existing sources such as books, documents, and other sources. Data collection methods included interviews, observation, and documentation. The descriptive data analysis techniques used included data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data verification. The findings of this study revealed that wages were paid after the work was completed. However, the amount of wages paid to workers did not align with the initial agreement. The initial agreement stated that the amount of wages paid per can was Rp2,000., However, coffee owners often ask for or reduce the price by Rp. 500., per can from the wet coffee hulling workers, claiming that the discount is used to pay for the dry coffee milling costs. In practice, this wage system is not equitable. A legal review of Islamic economics regarding wages for wet coffee hulling is inconsistent with Islamic law due to the failure to fulfill the pillars and requirements, such as the object of ijarah (ijarah) in the form of an inappropriate wage and sighat (ijab and qabul) in the form of an agreement that does not align with the initial agreement.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 09 Feb 2026 03:29 |
| Last Modified: | 09 Feb 2026 03:29 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/42656 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


