TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung)

RIVALDO, APRIWANSYAH (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Program hibah yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu upaya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tingkat daerah, program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Hibah ini diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai layak berdasarkan proposal dan hasil verifikasi lapangan. Dalam pelaksanaannya, program hibah tersebut tidak hanya menuntut ketepatan administrasi, tetapi juga tanggung jawab penerima dalam menggunakan dana hibah sesuai dengan ketentuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik penyaluran dana hibah oleh pelaku UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan dana hibah oleh pelaku UMKM tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik penyaluran dana hibah kepada pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, meliputi tahapan penerimaan proposal, verifikasi kelengkapan dokumen dan kebutuhan usaha, penilaian kelayakan, penetapan penerima bantuan, hingga pencairan dana yang dilakukan langsung ke rekening penerima tanpa melalui perantara pihak ketiga. Proses tersebut memperlihatkan kinerja dinas yang profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsi penyaluran hibah. (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyaluran hibah yang dilakukan oleh dinas telah memenuhi rukun dan syarat akad hibah menurut fikih muamalah, yaitu adanya pemberi hibah (negara yang diwakili dinas), penerima hibah (pelaku UMKM), objek hibah berupa dana modal usaha, serta proses penyerahan yang sah ketika dana diterima langsung oleh penerima. Namun demikian, pada praktik penggunaan dana hibah oleh salah satu pelaku UMKM di Provinsi Lampung masih ditemukan penyimpangan penggunaan yang mengandung risiko moral hazard, seperti penggunaan dana tidak sesuai proposal dan pengalihan untuk kepentingan di luar rencana usaha. Analisis berdasarkan teori moral hazard menunjukkan bahwa temuan tersebut sejalan dengan indikator perilaku moral hazard, sehingga praktik penggunaan yang menyimpang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya amanah, kejujuran, dan kemaslahatan. ABSTRACT The government’s grant program distributed through the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises represents an effort to strengthen the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. At the regional level, this program is implemented by the Office of Cooperatives and MSMEs of Lampung Province to support micro-entrepreneurs who require additional capital to expand their businesses. The grant is provided to eligible MSME actors based on their submitted proposals and field verification. In practice, the program requires not only administrative compliance but also the responsibility of recipients to use the grant in accordance with its intended purpose. The research problems in this study are: (1) How is the practice of distributing and utilizing grant funds by MSME actors through the Office of Cooperatives and MSMEs of Lampung Province? (2) How does Islamic Economic Law view the practice of utilizing grant funds by these MSME actors? This study employs a qualitative method with field research characteristics and a normative-empirical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that: (1) The Cooperative and MSME Office of Lampung Province has implemented the distribution of grant funds to MSME actors in accordance with the prescribed administrative mechanism, including proposal submission, document verification, feasibility assessment, recipient determination, and direct disbursement to the recipients’ bank accounts without third-party intermediaries, reflecting professional and accountable performance. (2) From the perspective of Sharia Economic Law, the distribution mechanism has fulfilled the pillars and requirements of the hibah contract under muamalah jurisprudence, namely the presence of a grantor, recipient, grant object, and a valid transfer process through direct receipt of funds. However, the utilization of grant funds by certain MSME actors still shows indications of misuse and moral hazard risk, such as the use of funds inconsistent with the approved proposal. Therefore, the deviating practice of grant fund utilization is considered inconsistent with Sharia Economic Law principles of trustworthiness, honesty, and public benefit.

Actions (login required)

View Item