NUR, AINI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 29 HURUF d PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF SIYA<SAH TANFIZ|IYAH (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (1MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penanggulangan kemiskinan sebagai dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanggamus antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 29 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Studi di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana Implementasi Pasal 29 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Siya<sah Tanfiz|iyah di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat dekriptif analisis yang menguraikan data bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder melalui data-data yang diambil dari sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 29 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan belum terlaksana secara maksimal. Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, akan tetapi masih ada masyarakat yang mendapatkan bantuan BPNT mengalami kendala dalam penyaluran dana BPNT tersebut. Maka hal ini akan sangat menghambat profesionalisme dan efektivitas program BPNT. ABSTRACT Poverty alleviation is a policy and program implemented by the central and local governments in a systematic, planned, and synergistic manner with the business world and the community to reduce the number of poor and underprivileged people in order to improve the welfare of the people. The enactment of Tanggamus Regency Regulation No. 4 of 2022 on Poverty Alleviation as part of efforts to address poverty in Tanggamus includes the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). The aim is to improve community welfare and significantly reduce poverty rates in the Tanggamus Regency area. The research question in this study is: How is the Implementation of Article 29 of Letter d of Tanggamus Regency Regulation No. 4 of 2022 on Poverty Alleviation studied by the Tanggamus Regency Social Affairs Office, and how is the implementation of Article 29 of Letter d of Tanggamus Regency Regulation No. 4 of 2022 on Poverty Alleviation from the perspective of Siya<sah Tanfiz|iyah by the Tanggamus Regency. This research is field research, meaning a systematic, organized, and in-depth study that collects data or facts from the field. This research is descriptive analysis that explains data sourced from primary data through observation, interviews, and documentation, and secondary data through data taken as references, which are then analyzed systematically to support the research. Based on the research findings, it is concluded that the implementation of Article 29 of Letter d of Tanggamus Regency Regulation No. 4 of 2022 on Poverty Alleviation has not been fully realized. Beneficiaries of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program have seen gradual progress, but there are still members of the community who face difficulties in accessing the BPNT assistance, and there are still those who are unable to receive it. This situation will significantly hinder the professionalism and effectiveness of the BPNT program.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 27 Jan 2026 07:30 |
| Last Modified: | 27 Jan 2026 07:30 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/42466 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


