PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PERKAWINAN PAKSA

FAIZ, ILMAN NUR (2026) PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PERKAWINAN PAKSA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang idealnya dibangun di atas dasar kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik perkawinan paksa masih terjadi, seringkali dengan dalih hak ijbar wali atau ketaatan anak kepada orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap praktik perkawinan paksa ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan Maqasid Syariah, serta keselarasannya dengan Hukum Keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-analitis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus MUI Provinsi Lampung, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis menggunakan metode induktif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Provinsi Lampung memandang perkawinan paksa hukumnya adalah haram dan tidak sah secara substansi apabila menghilangkan unsur kerelaan (ridha) calon mempelai, karena bertentangan dengan tujuan syariat. MUI Lampung melakukan kontekstualisasi terhadap konsep hak ijbar (hak paksa wali), di mana hak tersebut tidak berlaku mutlak di masa kini dan menjadi gugur apabila menimbulkan kemudaratan, seperti tekanan psikologis atau ketidaksetaraan (kafa'ah). Ditinjau dari Maqasid Syariah, perkawinan paksa bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifdz al-nasl). Pandangan MUI Lampung ini sejalan dengan hukum positif Indonesia, yakni Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan persetujuan kedua mempelai sebagai syarat mutlak demi terciptanya keharmonisan keluarga. ABSTRACT Marriage in Islam aims to create a household that is sakinah (tranquil), mawaddah (loving), and rahmah (merciful), ideally built upon the mutual consent (ridha) of both parties. However, social reality shows that the practice of forced marriage still occurs, often under the pretext of a guardian's rights (ijbar) or a child's obedience to parents. This study aims to analyze the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Lampung Province regarding forced marriage from the perspective of Islamic law using the Maqasid Shariah approach, as well as its alignment with Islamic Family Law and positive law in Indonesia. This research is a qualitative field research with a descriptiveanalytical nature. Primary data sources were obtained through indepth interviews with the Fatwa Commission of MUI Lampung Province, while secondary data were sourced from Islamic legal literature and statutory regulations. The data were analyzed using an inductive method with a normative-empirical approach. The results indicate that MUI Lampung Province views forced marriage as haram (forbidden) and substantially invalid if it eliminates the element of consent (ridha) of the prospective bride, as it contradicts the objectives of Shariah. MUI Lampung contextualizes the concept of ijbar (guardian's right to compel), stating that this right is not absolute in the modern era and becomes void if it causes harm (mudarat), such as psychological pressure or incompatibility (kafa'ah). From the perspective of Maqasid Shariah, forced marriage violates the principles of the protection of the soul (hifdz al-nafs) and the protection of lineage (hifdz al-nasl). This view aligns with Indonesian positive law, specifically Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and Article 3 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which place the consent of both parties as an absolute requirement for creating family harmony.

Actions (login required)

View Item