TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNAAN AKSES JALAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK TAMBAK (Studi di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

RIZKA, MUNIRA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNAAN AKSES JALAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK TAMBAK (Studi di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Interaksi sosial-ekonomi pemilik lahan pesisir sering melibatkan kesepakatan penggunaan akses jalan tambak. Di Pekon Way Rilau, pemilik tambak berjanji memberi kompensasi atas kerusakan jalan akibat aktivitas tambak, namun tak terealisasi. Tanpa perjanjian tertulis, pemilik lahan dirugikan dan konflik sosial berpotensi meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kompensasi pada penggunaan akses jalan antara pemilik lahan dengan pemilik tambak di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian ini adalah 10 orang yaitu 1 orang Staff Operasional PT Windu Mantap Mandiri, 1 orang Kepala Desa, dan 7 orang pemilik lahan Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kompensasi pada penggunaan akses jalan antara pemilik lahan dengan pemilik tambak di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus telah terjadi secara lisan sejak 2021, berupa beras sebanyak 10 kilogram, telur 1 kilogram, dan udang 1 kilogram dengan asumsi harga beras sebesar Rp 14.000 per kilogram, telur Rp 28.000 per kilogram, dan udang Rp 90.000 per kilogram, maka total nilai kompensasi per tahun adalah sekitar Rp 258.000 tidak pernah direalisasikan. Akibat ketiadaan perjanjian tertulis dan lemahnya komitmen perusahaan. Hal ini mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi, dan hukum bagi pemilik lahan Pekon Way Rilau. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian pemberian kompensasi pada penggunaan akses jalan antara pemilik lahan dengan pemilik tambak di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus merupakan bentuk pelanggaran janji yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yakni keadilan, amanah, dan maslahah. Pemberian kompensasi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang bersumber dari ajaran al-Qur’an dan hadis. Penggunaan jalan tanpa kompensasi jelas menzalimi pemilik lahan karena mereka kehilangan kenyamanan, keamanan, bahkan peluang ekonomi. ABSTRACT Socio-economic interactions in coastal communities often involve agreements on the use of access roads to fishponds. In Way Rilau Village, fishpond owners promised to compensate for road damage caused by fishpond activities, but this was not realized. Without a written agreement, the community suffers losses and social conflict has the potential to escalate. The research question is: how is the compensation agreement for road access between the community and fishpond owners in Way Rilau Village, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency structured? This research is field research and is descriptive in nature. The sample consisted of 10 individuals: one operational staff member of PT WinduMantapMandiri, one village head, , and seven residents of Way Rilau Village, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The results of the study concluded that the implementation of the compensation agreement for the use of road access between landowners and pond owners in Pekon Way Rilau, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency has been going on verbally since 2021, in the form of 10 kilograms of rice, 1 kilogram of eggs, and 1 kilogram of shrimp with the assumption that the price of rice is IDR 14,000 per kilogram, eggs IDR 28,000 per kilogram, and shrimp IDR 90,000 per kilogram, then the total compensation value per year is around IDR 258,000 never realized. Due to the absence of a written agreement and weak company commitment. This results in social, economic, and legal losses for the landowners of Pekon Way Rilau. A review of Sharia Economic Law on the implementation of the compensation agreement for the use of road access between landowners and pond owners in Pekon Way Rilau, Cukuh Balak District, Tanggamus Regency is a form of breach of promise that is contrary to the principles of Sharia Economic Law, namely justice, trustworthiness, and maslahah. Providing compensation is not only a legal obligation, but also a moral obligation rooted in the teachings of the Quran and Hadith. Using roads without compensation clearly oppresses landowners, as they lose comfort, security, and even economic opportunities.

Actions (login required)

View Item