PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SUAMI TUNAWICARA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA (Studi di Pekon Pugung Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)

MUHAMMAD, ZARKASI (2026) PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SUAMI TUNAWICARA DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA (Studi di Pekon Pugung Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Suami Tunawicara dalam Memenuhi Nafkah Keluarga dengan fokus studi di Pekon Pugung Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Focus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai akibat hukum dari akad nikah yang sah, khususnya Ketika suami memiliki keterbatasan fisik berupa ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal. Dalam Hukum Keluarga Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab hukum suami sebagai kepala keluarga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an, Fiqih Munakahat, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban tersebut tetap melekat selama perkawinan berlangsung dan tidak gugur karena kondisi fisik suami. Namun demikian, Hukum Keluarga Islam juga menegaskan bahwa pelaksanaan nafkah dilakukan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80. Oleh karena itu, kondisi tunawicara menimbulkan persoalan hukum mengenai penghapusan kewajiban itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang suami tunawicara beserta anggota keluarganya, serta didukung oleh dokumentasidan studi Pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif normative dengan menjadikan ketentuan hukum keluarga islam sebagai dasar penilaian hukum, serta menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan kewajiban nafkah berdasarkan prinsip kemashlahatan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa para suami tunawicara tetap melaksanakan kewajiban nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui pekerjaan sebagai petani, nelayan, dan buruh harian. Dari perspektif hukum, melainkan dilaksanakan dengan penyesuaian pada cara dan kadar pemenuhannya. Pendekatan maqāṣid alsyarī‘ah menunjukan bahwa praktik tersebut sejalan dengan tujuan hukum islam dalam menjaga keberlangsungan keluarga, melindungi hak istri dan anak, serta mewujudkan keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, suami tunawicara tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang sah dan bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga sepanjang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan itikad baik ABSTRACT This research examines the perspective of Islamic Family Law on speech-impaired husbands in fulfilling family maintenance, with a focus on Pekon Pugung Pemancar, Pesisir Utara District, Pesisir Barat Regency. The focus of the study is directed toward the implementation of a husband’s obligation to provide maintenance as a legal consequence of a valid marriage contract, particularly when the husband has physical limitations in the form of an inability to communicate verbally. In Islamic Family Law, the obligation to provide maintenance constitutes a legal responsibility of the husband as the head of the family, as affirmed in the Qur’an, Islamic jurisprudence on marriage (fiqh munākaḥāt), and the Compilation of Islamic Law (KHI). This obligation remains attached throughout the duration of the marriage and is not nullified by the husband’s physical condition. Nevertheless, Islamic Family Law emphasizes that the fulfillment of maintenance must be carried out in accordance with the husband’s ability, as stipulated in Article 80 of the KHI. Therefore, the condition of being speech-impaired raises a legal issue concerning the manner and extent of fulfilling the obligation, rather than the abolition of the obligation itself. This study employs a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews with five speechimpaired husbands and their family members, supported by documentation and literature review. Data analysis was conducted descriptively and normatively by using Islamic Family Law provisions as the legal basis of assessment, while the maqāṣid al-sharīʿah approach was employed as an analytical framework to evaluate the fulfillment of maintenance obligations based on the principles of public welfare and justice. The results indicate that speech-impaired husbands continue to fulfill their family maintenance obligations according to their respective abilities through occupations such as farming, fishing, and daily labor. From the perspective of Islamic Family Law, the obligation of maintenance does not legally lapse, but is fulfilled with adjustments in its form and amount. The maqāṣid al-sharīʿah approach demonstrates that such practices are consistent with the objectives of Islamic law in safeguarding family continuity, protecting the rights of wives and children, and realizing justice within the household. Thus, speechimpaired husbands remain legally recognized subjects who bear responsibility for providing family maintenance, insofar as it is carried out in accordance with their ability and good faith.

Actions (login required)

View Item