UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 PASAL 65 AYAT 1 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIŻIYYAH (Studi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)

MUHAMMAD, RANGGA (2026) UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 PASAL 65 AYAT 1 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIŻIYYAH (Studi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan wilayah strategis yang berada di pusat kota dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka 53.982 jiwa/197,2 km². Hal tersebut terlihat dari letak-letak bangunan yang didirikan tidak sesuai wilayah perencanaan permukiman yang ada, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan permukiman di dalamnya, di mana salah satunya permukiman kumuh. Berdasarkan latar belakang di atas Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi berkembangnya pemukiman kumuh berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 1 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung? Dan bagaimana perspektif siyāsah tanfiżiyyah mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi berkembangnya pemukiman kumuh berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 1 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yakni 1 orang Sekretaris Camat, 2 orang Staff Kecamatan, dan 5 orang masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data cara deduktif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Upaya pemerintah dalam mengatasi berkembangnya pemukiman kumuh berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 1 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yaitu dengan melaksanakan mengatasi berkembangnya pemukiman kumuh kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Pemerintah dengan masyarakat, kurangnya anggaran, dan masyarakat yang kurang memahami dan kurang mensupport program pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengatasi berkembangnya pemukiman kumuh berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 65 Ayat 1 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan siyasah tanfiżiyyah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 124 yakni amanah dan adil. Konsep dalam pemerintahan Islam yang mengutamakan pelaksanaan kebijakan yang adil dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT Tanjung Karang Pusat District is a strategic area located in the city center and has a high population density of 53,982 people/197.2 km². This can be seen from the location of the buildings that were built not in accordance with the existing settlement planning area, which ultimately causes various settlement problems in it, one of which is slums. Based on the background above the formulation of the problem in this study is how the government's efforts to overcome the development of slum settlements based on Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 65 Paragraph 1 concerning Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements in Tanjung Karang District, Central Bandar Lampung City? And what is the perspective of siyāsah tanfiżiyyah regarding the government's efforts to overcome the development of slum settlements based on Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 65 Paragraph 1 concerning Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements in Tanjung Karang District, Central Bandar Lampung City? This research is included in field research. The informants in this study were 8 people, namely 1 Sub-district Secretary, 2 Sub-district Staff, and 5 people from the Tanjung Karang District, Central Bandar Lampung City. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Deductive data analysis techniques. The results of the study suggest that the government's efforts to overcome the development of slums based on Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 65 Paragraph 1 concerning Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements in Tanjung Karang District, Central Bandar Lampung City, namely by implementing the lack of overcoming the development of slum settlements. This is due to the lack of coordination between the government and the community, lack of budget, and the community who do not understand and do not support government programs. The government's efforts to overcome the development of slum settlements based on Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 65 Paragraph 1 concerning Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements in Tanjung Karang District, Central Bandar Lampung City are not in accordance with siyāsah tanfiżiyyah as stated in QS. AlBaqarah verse 124, namely amanah and justice. The concept in Islamic governance that prioritizes the implementation of fair and targeted policies for the welfare of the community.

Actions (login required)

View Item