IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS PERUMAHAN PEMUKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

Dimas, Prayoga (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS PERUMAHAN PEMUKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Pertumbuhan pesat Kota Bandar Lampung memicu kebutuhan mendesak akan sarana prasarana, terutama drainase, yang seringkali bermasalah dan menyebabkan banjir. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015, mewajibkan pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah untuk pemeliharaan. Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 15 Ayat (4) Perda tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Menggunakan metode “field research” kualitatif dengan wawancara dan observasi, studi ini menemukan bahwa Dinas PU dan Dinas Perkim telah berupaya maksimal dalam implementasi, termasuk koordinasi antar lembaga, penerapan prinsip amanah. Namun, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, cuaca ekstrem, kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi saluran yang buruk, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang belum maksimal. Akibatnya, implementasi Perda belum maksimal di lapangan, terutama karena masalah komunikasi dengan pengembang terkait drainase yang tidak layak. Meskipun demikian, upaya pemerintah secara umum sejalan dengan prinsip pelayanan Islam dalam Siyasah Tanfidziyah, meskipun belum sempurna. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan implementasi kebijakan infrastruktur dan meningkatkan kepatuhan pengambang serta relevansinya dengan Siyasah Tanfidziyah, Kesimpulannya, meskipun pemerintah telah berusaha maksimal, pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. ABSTRACK The rapid growth of Bandar Lampung City has created an urgent need for infrastructure, especially drainage, which is often problematic and causes flooding. In response to this, the Bandar Lampung City Government issued Regional Regulation Number 08 of 2015, which requires developers to hand over infrastructure, facilities, and utilities (PSU) to the government for maintenance. This research analyzes the implementation of Article 15 Paragraph (4) of the regulation by the Public Works Department (PU) from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. Using a qualitative "field research" method with interviews and observations, this study found that the Public Works and Housing Department and the Settlement Department have made maximum efforts in implementation, including inter-agency coordination and the application of the principle of trust. However, implementation is still hampered by budget limitations, extreme weather, lack of public awareness, poor channel conditions, limited resources, and less-than-optimal coordination. As a result, the implementation of the Regional Regulation has not been optimal in the field, especially due to communication issues with developers regarding inadequate drainage. Nevertheless, the government's efforts are generally in line with the principles of Islamic service in Siyasah Tanfidziyah, although they are not yet perfect. This research provides insights into the challenges of infrastructure policy implementation and improving developer compliance, as well as its relevance to Siyasah Tanfidziyah. In conclusion, although the government has made maximum efforts, implementation on the ground has not fully met expectations.

Actions (login required)

View Item