IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)

WULAN, PRATAMA SARI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tentang bagaimana implementasi kebijakan pembangunan desa dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Implementasi Pasal 78 UU Desa di Desa Talang Jali belum sepenuhnya optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat, kurang maksimalnya transparansi dan pengawasan, serta belum meratanya kualitas pembangunan, sehingga tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis timplementasi pasal 78 undang- undang nomor 6 tahun 2014.selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah Syar’iyyah terhadap implementasi pasal 78 undangundang nomor 6 tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini bersifat deskritif objektif mengenai fakta-fakta, sifatsifat tentang peran pemerintah Desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (library reseach) berupa Al-Qur‟an, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa di Desa Talang Jali sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum semuanya optimal berbagai program pembangunan sarana dan prasarana serta upaya pengembangan potensi desa yang melibatkan partispasi masyarakat, pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai tahapan dan tujuan undang-undang,tetapi masih diperlukan peningkatan kualitas agar pembangunan desa dapat mencapai hasil yang maksimal dan bekelanjutan. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, pelaksanaan pembangunan desa pada prinsipnya telah sejalan dengan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi masih memerlukan peningkatan agar tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. ABSTRACT Village development is one of the important aspects in realizing community welfare as regulated in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Village Development. This study aims to address the gap in how the implementation of village development policies can be aligned with the principles of Fiqh Siyasah. The implementation of Article 78 of the Village Law in Talang Jali Village has not yet been fully optimal due to low community participation, insufficient transparency and supervision, and uneven quality of development. As a result, the objectives of sustainable village development have not been fully achieved, particularly in terms of developing local economic potential and the sustainable utilization of natural resources. Based on the background described above, the research problems addressed in this study are: How is the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Village Development, and how is the perspective of Fiqh Siyasah Syar‟iyyah on the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Village Development? The main objective of this research is to analyze the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014. In addition, this study also aims to analyze the Fiqh Siyasah Syar‟iyyah perspective on the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014. This research is a field study. The nature of the research is descriptive and objective, focusing on facts and characteristics related to the role of the village government in development. The study is based on primary data obtained through interviews, observations, and documentation, while secondary data are obtained through library research in the form of the Qur‟an, laws and regulations, scholars‟ opinions, journals, documents, and other books and scientific works. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Village Development in Talang Jali Village has been carried out fairly well, although it has not yet been fully optimal. Various infrastructure development programs and efforts to develop village potential involving community participation have been implemented in accordance with the stages and objectives of the law. However, improvements in quality are still required so that village development can achieve maximum and sustainable outcomes. From the perspective of Fiqh Siyasah Syar‟iyyah, the implementation of village development is generally in line with the values of trustworthiness, justice, and public welfare, but further enhancement is needed to ensure that the goal of community welfare can be achieved optimally and sustainably.

Actions (login required)

View Item