ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL DALAM BUDIDAYA IKAN PATIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)

Silvia, Ayu Awalia (2026) ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL DALAM BUDIDAYA IKAN PATIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas praktik pembagian keuntungan dalam budidaya ikan patin di Desa Srikaton, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian keuntungan masih menghadapi hambatan berupa kontrak yang tidak jelas, kurangnya transparansi biaya,dan perubahan rasio pembagian keuntungan di luar kesepakatan awal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muḍārabah dalam hukum ekonomi Islam, khususnya kejelasan kontrak, transparansi (alshafafiyah), dan keadilan (adl). Status hukum praktik ini dinyatakan tidak sah karena ketidakadanya kerelaan dari kedua belah pihak dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Studi ini merekomendasikan perbaikan melalui kontrak tertulis, penerapan transparansi penuh sejak awal, dan mekanisme tinjauan berkala untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan kerjasama. ABSTRACT This study examines profit-sharing practices in catfish farming in Srikaton Village, Buay Madang Timur District, East Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, South Sumatra, from the perspective of Islamic economic law. This study used a qualitative method with a field approach through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results show that the profit-sharing system still faces obstacles in the form of unclear contracts, a lack of cost transparency, and changes in the profit-sharing ratio beyond the initial agreement. This condition contradicts the principles of muḍārabahin Islamic economic law, specifically contract clarity,transparency(al-shafafiyah),andjustice(adl).The legal status of this practice is declared invalid due to the lack of willingness from both parties and the potential for harm to one of the parties. This study recommends improvements through written contracts, the implementation of full transparency from the outset, and a periodic review mechanism to maintain fairness and sustainability of the collaboration.

Actions (login required)

View Item