SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENGELOLA BARANG BEKAS DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Arda, Siska (2026) SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENGELOLA BARANG BEKAS DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (9MB)

Abstract

ABSTRACT This study analyzes the wage system for scrap collectors in the context of Sharia economic law in Terusan Nunyai Subdistrict, Central Lampung Regency. Law guidelines have not yet established clear wage standards for scrap collectors, who are part of the informal sector. Current wage practices still depend on verbal agreements between employers and workers. The compatibility of the wage system with the principles of ijarah contracts in Islamic economic law was examined through a qualitative approach using field research methods. The results of the study show that the wage system for scrap workers does not fully meet the principles of fairness, clarity of object, and voluntary agreement that are important in ijarah contracts. Injustice and gharar, or uncertainty, can arise if it is unclear how wages, workloads, and payment times are determined. This contradicts sharia principles. To protect the rights of informal sector workers, this study recommends standardizing the wage system with reference to fairness in Islamic economic law. ABSTRAK Studi ini menganalisis sistem upah bagi pengumpul barang bekas dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Hukum ketenagakerjaan belum menetapkan standar upah yang jelas bagi pengumpul barang bekas, yang merupakan bagian dari sektor informal. Praktik upah saat ini masih bergantung pada kesepakatan lisan antara pemberi kerja dan pekerja. Kesesuaian sistem upah dengan prinsip-prinsip kontrak ijarah dalam hukum ekonomi Islam dianalisis melalui pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah bagi pekerja pengelola barang bekas tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejelasan objek, dan kesepakatan sukarela yang penting dalam kontrak ijarah. Ketidakadilan dan gharar (ketidakpastian) dapat timbul jika tidak jelas bagaimana upah, beban kerja, dan waktu pembayaran ditentukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk melindungi hak pekerja sektor informal, studi ini merekomendasikan standarisasi sistem upah dengan mengacu pada keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Actions (login required)

View Item