PENENTUAN HARGA JAGUNG DALAM KETERIKATAN MODAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

INDAH, LESTARI (2026) PENENTUAN HARGA JAGUNG DALAM KETERIKATAN MODAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tanpa modal masih banyak terjadi di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Dalam sistem ini, petani menerima modal berupa bibit atau kebutuhan produksi dari Tengkulak, namun sebaliknya mereka wajib menjual hasil panen kembali kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sepihak. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena harga yang diterima petani lebih rendah dari harga pasar, sehingga merugikan mereka secara ekonomi dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga jual beli jagung dalam kondisi modal dan menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jagung ditetapkan sepihak oleh Tengkulak, rata-rata sebesar Rp4.000,00/kg sementara harga pasar mencapai Rp4.800,00/kg. Meskipun sebagian petani menerima kondisi tersebut karena merasa terbantu oleh modal awal, praktik ini pada hakikatnya mengurangi hak keuntungan petani. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penetapan harga seperti ini belum mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan yang seharusnya menjadi dasar dalam muamalah. Oleh karena itu, sistem ini perlu diperbaiki agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. ABSTRACT The practice of agricultural trade under a capital-binding system is still widely found in Tekad Village, Pulau Panggung District, Tanggamus Regency. In this system, farmers receive capital in the form of seeds or production supplies from middlemen; however, in return, they are obliged to sell their harvests back to the lenders at prices unilaterally determined. This situation creates an imbalance, as the prices received by farmers are lower than the market value, causing economic disadvantages and raising questions of fairness in such transactions. This study aims to examine the pricing mechanism in the sale and purchase of corn within the capital-binding system and to assess whether the practice aligns with the principles of Islamic economic law. The findings reveal that corn prices are set solely by the middlemen, averaging IDR 4.000 per kilogram, while the market price reaches IDR 4.800 per kilogram. Although some farmers accept these conditions because they feel helped by the initial capital, the practice essentially reduces their rightful profit. From the perspective of Islamic economic law, such unilateral price determination does not reflect the principles of justice and mutual consent that should underpin transactions in muamalah. Therefore, this system needs improvement to ensure greater fairness and compliance with Sharia values.

Actions (login required)

View Item