PENGUPAHAN BURUH ANGKUT IKAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kapal Ikan Pelelangan Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)

YUDA, ANGGARA (2026) PENGUPAHAN BURUH ANGKUT IKAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kapal Ikan Pelelangan Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengupahan merupakan salah satu aktivitas pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Lempasing Kecamatan padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung karena mayoritas masyarakatnya ialah nelayan, Pengupahan buruh angkut ikan merupakan bagian penting dalam rantai distribusi hasil perikanan. Namun, praktik pengupahan di lapangan sering menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaksesuaian upah dengan beban kerja, sistem pembayaran yang tidak jelas, serta minimnya perjanjian kerja yang tertulis.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengupahan buruh angkut ikan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan antara bos kapal dengan buruh angkut ikan dan bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syari’ah terhadap sistem praktik pengupahan antara bos kapal dengan buruh angkut ikan.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian praktik pengupahan belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad dan keadilan upah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengupahan yang lebih transparan, adanya perjanjian kerja yang jelas, serta penentuan upah yang sebanding dengan beban dan risiko kerja. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha perikanan dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan sistem pengupahan yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT Wages are one of the wage-earning activities carried out by the Lempasing community in Padang Cermin District, Pesawaran Regency, Lampung, because the majority of the population is fishermen. Wages for fish porters are a crucial part of the fishery product distribution chain. However, wage practices in the field often face various problems, such as mismatched wages with workload, unclear payment systems, and a lack of written employment agreements. This study aims to analyze the wage mechanism for fish porters from the perspective of Sharia Economic Law. The research problem is how wage practices operate between ship owners and fish porters, and how Sharia Economic Law examines the wage system between ship owners and fish porters. Data collection methods used in this study included observation, interviews, and documentation. This study was field research. The results indicate that some wage practices do not fully comply with Sharia principles, particularly in terms of clarity of contracts and wage fairness. Therefore, a more transparent wage mechanism, clear employment agreements, and wage determination commensurate with workload and risks are needed. The implications of this research are expected to be a reference for fisheries business actors and policy makers in realizing a wage system that is in accordance with the values of Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item