PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA CABUT BIBIT DENGAN SISTEM KEPAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III)

ROY ANDRE, DA COSTA ADSA (2025) PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA CABUT BIBIT DENGAN SISTEM KEPAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Masyarakat di desa ngapakan menggunakan jasa atau perburuhan (al-A`mal) dalam hal upah pencabutan benih/bibit padi, yaitu antara pemilik sawah dengan pekerja cabut bibit padi. Sebelum melaksankan pencabutan bibit padi pemilik padi melakukan akad pengupahan yang di lakukan H-2/H- 1 sebelum bekerja. Pencabutan bibit padi di lakukan dari pagi hingga sore,apabila belum selesai maka di lanjut esok hari. Dan apabila pencabutan bibit itu selesai maka langsung menyebar bibit di setiap petakan sawah.Untuk pekerja cabut bibit itu sendiri tidak pandang usia baik dewasa maupun anakanak yang masih sekolah dengan upah perkepal yaitu RP.10.000.00, Pada pencabutan bibit padi tersebut terdapat perbedaan antara kepalan orang dewasa dengan anak-anak sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dalam pelaksanaan pengupahan pekerja cabut bibit dengan sistem kepal di desa surabaya oku timur. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pengupahan pekerja cabut bibit dengan sistem kepal di desa surabaya oku timur. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan studi kasus di lapangan dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta normanorma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi dalam meneliti. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa Sistem kepal merupakan metode pengupahan tidak langsung, di mana pemilik lahan memberikan upah secara borongan kepada seorang kepala atau mandor, yang selanjutnya membagikan upah tersebut kepada para pekerja cabut bibit. Kepala bertugas merekrut, mengatur, dan bertanggung jawab atas tenaga kerja yang dipekerjakannya. Praktik ini mempermudah pemilik lahan dalam pengelolaan tenaga kerja, namun kurang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja, terutama dalam hal kejelasan jumlah upah, waktu kerja, dan pembagian tugas. Tidak adanya kesepakatan tertulis atau kontrak menyebabkan potensi ketidakadilan dalam hubungan kerja. Sebagian pekerja menerima sistem ini karena faktor kebutuhan ekonomi dan akses kerja yang lebih mudah melalui kepala, meskipun beberapa menyatakan ketidakpuasan atas upah yang mereka terima, terutama karena kurangnya transparansi dalam pembagian upah dari kepala. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pengupahan dengan sistem kepal diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan (al- ‘adl), kejelasan (at-ta’yīn), dan kerelaan (at-tarāḍī) antara semua pihak. Namun, jika terjadi ketidakjelasan upah, ketimpangan informasi, dan potensi kezaliman terhadap pekerja, maka praktik tersebut menyimpang dari prinsip muamalah Islam. ABSTRACT The people in the village use services or labor (al-A`mal). In terms of wages for removing rice seeds/seedlings, namely between the rice field owner and the rice seedling puller. Before carrying out the removal of rice seedlings, the rice owner makes a wage agreement which is carried out H- 2/H-1 before working. The removal of rice seedlings is carried out from morning to evening, if it is not finished then it is continued the next day. And if the removal of seedlings is complete, the seeds are immediately spread in each rice field plot. For the workers who remove seedlings themselves, they do not look at age, both adults and children who are still in school with a wage per head of RP. 10,000.00. In removing rice seedlings, there is a difference between the heads of adults and school children. The formulation of the problem in this study is how the practice of implementing wages for seedling puller workers with the head system in the village of East Oku Surabaya. How is the Islamic legal review of the practice of wages for seedling pulling workers with the kepal system in the village of East Oku Surabaya. This type of research uses qualitative research, what is meant by qualitative research is research that uses case studies in the field and refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society and uses three methods. in collecting data, namely observation, interviews and documentation in research. The research results concluded that the kepal system is an indirect wage method, where the landowner gives wages in lump sum to a head or foreman, who then distributes the wages to the workers who pull out seedlings. The head is responsible for recruiting, organizing, and being responsible for the workforce he employs. This practice makes it easier for landowners to manage the workforce, but provides less certainty and protection for workers, especially in terms of clarity of the amount of wages, working hours, and division of tasks. The absence of a written agreement or contract causes potential injustice in employment relations. Some workers accept this system because of economic needs and easier access to work through the head, although some expressed dissatisfaction with the wages they received, especially because of the lack of transparency in the distribution of wages from the head. From an Islamic legal perspective, the practice of wages with the kepal system is permitted as long as it meets the principles of justice (al-‘adl), clarity (at-ta’yīn), and willingness (at-tarāḍī) between all parties. However, if there is unclear wages, inequality of information, and potential injustice to workers, then this practice deviates from the principles of Islamic muamalah.

Actions (login required)

View Item