TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung)

KHANSA, JOVITA (2025) TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh semua pihak, termasuk Negara. Anak juga memiliki hak asasi yang sama, tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi lainnya. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak anak harus dijamin oleh setiap Negara, yang bertanggung jawab melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak mereka agar tumbuh dengan baik. Berbagai peristiwa telah terjadi terhadap anak, contohnya kekerasan pada anak yang terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pemenuhan hak asasi pada penanganan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan untuk mengetahui perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah terhadap implementasi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Siyāsah Tanfīżiyyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung telah berupaya untuk mengimplementasikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung pada perlindungan anak dari tindak kekerasan. Namun, terdapat beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani permasalahan dan luasnya wilayah kerja, serta perbedaan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Pada kajian Siyāsah Tanfīżiyyah di dalam salah satu bentuk kekuasaannya terdapat Wazīr Tanfīż sebagai pelaksana dari perintah pemimpin belum sesuai dengan tugas Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau aturan dari pemerintah ABSTRACT Human rights are fundamental rights inherent to every individual and must be respected , maintained, and protected by all parties, including the state. Children also possess the same human rights, which cannot be separated from other human rights. As part of human rights, children’s rights must be guaranteed by every state, which is responsible for protecting, fulfilling, and respecting their rights so they can grow and develop properly. Various incidents have occurred involving children, particularly the increasing cases of violence against children. Therefore, it is essential to reassess the fulfillment of human rights in the handling child abuse cases. This study aims to examine the implementation of Article of Law No. 39 of 1999 concerning human rights in the handling of child abuse cases at the regional office of Ministry of Human Rights in Lampung Province and to explore the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah regarding the implementation of Article of Law No. 39 of 1999 in handling child abuse cases at the same instituition. The research is a field study with a descriptive approace. The study based on the Siyāsah Tanfīżiyyah theory. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, which are then analyzed qualitatively. Primary data is obtained directly from key informants, such as Head of the Human Rights Service and Complianced Divison , while secondary data is sourced from books, journals, and scientific papers related to the research topic. Based on data obtained from of ministry of Human Rights Lampung Province, the study reveals the the institution had made efforts to implement Article 71 of Law No. 39 of 1999, which explicity state of goverment’s responsibility to respect ,protect, and promote human rights, including addressing child abuse. These efforts are reflected in various activities aimed at directly or indirectly protecting children from violence. However, several challenges remains, such as budget constrains, limited human resources to handle cases, the broad scope of word, and differing understandings of human rights. In the study of Siyāsah Tanfīżiyyah, in one form of power, there is Wazīr Tanfīż as the executor of the leader's orders, which is not in accordance with the duties of the Ministry of Human Rights of Lampung Province, namely as the executor of government policies or regulations.

Actions (login required)

View Item