TINJAUAN FIQH SIYÃSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

Muhamad, Vidiar Yadi (2025) TINJAUAN FIQH SIYÃSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang berstatus badan hukum dan memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes berfungsi sebagai sarana penampungan, pembelian, dan pemasaran produk hasil masyarakat desa. Melalui fungsi tersebut, BUMDes menjadi instrumen penting dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional dari tingkat desa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf C tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara, Serta Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyah Syar‟iyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf C dan H tentang Pengelolaan Ketentuan Umum Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data kemudian nantinya diperoleh kesimpulan. Adapun data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah lainnya. Data-data yang sudah didapat kemudian dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Selanjutnya dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif dengan cara berfikir yang diambil kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang telah diperoleh. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Baru telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. BUMDes di desa Tanjung Baru ini sudah melaksanakan sebagian fungsi yang diatur dalam peraturan, yaitu kegiatan pembelian dan pemasaran hasil produksi masyarakat, yang membantu pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk lokal. Namun, fungsi utama sebagai lembaga penampungan hasil produksi masyarakat belum berjalan dengan baik karena keterbatasan modal, sarana penyimpanan, serta sumber daya manusia. Pemerintah desa telah berupaya mengembangkan BUMDes melalui dukungan kebijakan dan koordinasi, tetapi tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan permodalan masih rendah. ABSTRACT Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions with legal status and have a strategic role in strengthening a just and sustainable village economy. Based on Article 5 letter c of Government Regulation Number 11 of 2021, BUMDes functions as a means of collecting, purchasing, and marketing products from village communities. Through this function, BUMDes becomes an important instrument in managing local potential to improve community welfare and realize national development goals from the village level. The formulation of the problem in this study is How is the Implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 Article 5 Letter C concerning Village-Owned Enterprises in Tanjung Baru Village, Bukit Kemuning District, North Lampung, as well as a Review of Fiqh Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah on the Implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 Article 5 Letters C and H concerning Management of General Provisions for Village-Owned Enterprises in Tanjung Baru Village, Bukit Kemuning District, North Lampung. The research method used is field research with descriptive analysis, which analyzes the data studied by presenting the data and then drawing conclusions. Primary data was obtained through interviews, observations, and documented reports. Secondary data was obtained through literature, research findings, laws and regulations, and other scientific books. The collected data was then systematically analyzed to support the discussion. Qualitative analysis was then conducted using descriptive analysis, resulting in an inductive approach, drawing conclusions based on the facts gathered. This study concludes that the implementation of Article 5 letter c of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Tanjung Baru Village has been ongoing but not yet fully optimized. The Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tanjung Baru Village have carried out some of the functions stipulated in the regulation, namely purchasing and marketing community products, which assist small business owners in marketing local products. However, their primary function as a holding institution for community products has not been functioning optimally due to limited capital, storage facilities, and human resources. The village government has attempted to develop BUMDes through policy support and coordination, but the level of community participation and capital support remains low.

Actions (login required)

View Item