ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM PELAKSANAAN PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)

VINKA, AMANDA (2025) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM PELAKSANAAN PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kesenjangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Realitas di Kampung Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, terutama terkait tidak adanya kantor desa sebagai pusat administrasi serta belum meratanya pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat, ditambah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terhadap pembangunan dan tugas Kepala Desa di Kampung Linggapura? 2.Bagaimana analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Pasal tersebut di Kampung Linggapura? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kampung Linggapura belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 78 Ayat (1). Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta minimnya sarana prasarana pemerintahan seperti tidak tersedianya kantor desa. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan undangundang tersebut belum mencerminkan prinsip kemaslahatan, efektivitas kebijakan, serta tanggung jawab eksekutif sebagaimana dituntut dalam hukum Islam. Sementara itu, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah menekankan pentingnya pelaksanaan peraturan secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, implementasi pembangunan desa membutuhkan penguatan kelembagaan, optimalisasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan berkesinambungan. ABSTRACK This study examines the implementation of Article 78 Paragraph (1) of Law Number 3 of 2024 on Villages, which emphasizes that village development must be directed toward improving community welfare, enhancing the quality of human life, and addressing socio-economic disparities in a sustainable manner. The reality in Linggapura Village, Selagai Lingga Subdistrict, Central Lampung Regency shows a discrepancy between the normative provisions and their implementation in the field, particularly regarding the absence of a village office as an administrative center and the uneven distribution of infrastructure development. This study is field research employing a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with the Village Head, village officials, and local residents, supported by documentation of relevant statutory regulations. The analysis was conducted qualitatively to understand the gap between legal norms and the actual practices of village governance. The research questions formulated in this study are: 1.How is the implementation of Article 78 Paragraph (1) of Law Number 3 of 2024 on Villages carried out with respect to development and the duties of the Village Head in Linggapura Village? 2. How does Siyasah Tanfidziyyah assess the implementation of this article in Linggapura Village? The findings reveal that the implementation of development in Linggapura Village has not fully aligned with the mandate of Article 78 Paragraph (1). Major obstacles include limited budget capacity, low community participation, weak supervision, and the lack of essential administrative facilities such as a village office. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of the law does not yet reflect the principles of public welfare, policy effectiveness, and executive responsibility as required in Islamic legal governance. Meanwhile, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah underscores the importance of implementing regulations effectively and in a manner that prioritizes the public interest. Therefore, the implementation of village development requires institutional strengthening, budget optimization, and increased community participation to achieve equitable, effective, and sustainable development.

Actions (login required)

View Item