KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG

DHIEN, ELI NOVIA (2025) KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas komunikasi organisasi dalam layanan informasi publik di Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) Provinsi Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya komunikasi organisasi sebagai faktor strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi birokrasi, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana proses komunikasi organisasi berlangsung dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro ADPIM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini juga menyoroti peran komunikasi dalam membangun citra pemerintah daerah yang responsif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan field research. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap staf dan pejabat Biro ADPIM. Analisis data dilakukan menggunakan teori Sensemaking dari Karl Weick dan teori Budaya Organisasi dari Edgar Schein untuk memahami bagaimana anggota organisasi menafsirkan situasi kerja, beradaptasi terhadap perubahan, serta berkomunikasi secara efektif dalam konteks birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di Biro ADPIM bersifat multi-pola, mencakup komunikasi vertikal, horizontal, formal, dan informal yang saling melengkapi. Pemanfaatan teknologi digital seperti WhatsApp, email, aplikasi Lampung-In, dan media sosial berperan penting dalam mempercepat arus informasi serta meningkatkan transparansi layanan publik. Kendala utama yang dihadapi meliputi padatnya agenda pimpinan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya standar prosedur komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi organisasi di Biro ADPIM berperan penting sebagai mekanisme koordinatif dan interpretatif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya birokrasi dengan kemampuan adaptif, sehingga mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. ABSTRAK This study discusses organizational communication in public information services at the Bureau of Administrative Leadership (ADPIM) of Lampung Province. The research is based on the importance of organizational communication as a strategic factor in supporting public information disclosure, bureaucratic transparency, and service effectiveness. The main issue addressed in this study is how organizational communication processes are implemented within ADPIM’s public information services, along with the factors influencing their effectiveness. This study also examines the role of communication in building a responsive and accountable image of local government. The research employs a qualitative descriptive method with a field research approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving ADPIM officials and staff. The analysis applied Karl Weick’s Sensemaking theory and Edgar Schein’s Organizational Culture theory to understand how members interpret their organizational environment, adapt to changes, and communicate effectively within the bureaucratic context. The results show that organizational communication within ADPIM is multi-patterned, combining vertical, horizontal, formal, and informal communication that complement one another. The use of digital tools such as WhatsApp, email, the Lampung-In application, and social media plays a vital role in accelerating information flow and ensuring transparency in public services. The main obstacles identified include limited human resources, tight leadership schedules, and the absence of standardized communication procedures. In conclusion, organizational communication in ADPIM functions as both a coordinative and interpretive mechanism that integrates bureaucratic cultural values with adaptive capabilities, enabling effective, transparent, and citizen-oriented public information services.

Actions (login required)

View Item