PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung).

MIRANDA, Mustopa Kamal (2025) PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Saat ini permasalahan serius yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah bencana banjir, dari 126 Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Way Lunik yang menjadi daerah rawan bencana banjir karena hampir setiap tahun banjir selalu melanda daerah ini saat musim penghujan tiba. Kondisi Geografis juga di Kelurahan Way lunik yang membuat daerah ini rawan banjir meliputi lokasi di dataran rendah dan dekat sungai, serta pengaruh drainase perkotaan. Aliran air dari wilayah lain di Kota Bandar Lampung mengarah ke Way Lunik menyebabkan volume naik meningkat saat hujan deras dan diperparah oleh pasang air laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian field research dan bersifat deskriptif dan fokus penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi banjir di Kelurahan Way Lunik. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan 5 orang informan. Informan yang dipilih berdasarkan snowball sampling. Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 3 indikator yaitu regulator yang terdiri dari peraturan dan kebijakan pemerintah, dinamisator terdiri dari sosialisasi, koordinasi dan fasilitator yang terdiri dari penyedia sarana dan prasarana, memberikan dan menyalurkan bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi banjir dapat dikatakan sudah baik dan aktif, khususnya ketika dilihat melalui tiga fungsi utama pemerintah yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator. BPBD telah melaksanakan perannya sebagai regulator dengan penerapan kebijakan penanggulangan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang. Sebagai dinamisator, BPBD menggerakan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui sosialisasi, edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan mitigasi. Sebagai fasilitator, BPBD menyediakan dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat, baik berupa layanan informasi, logistik darurat hingga pemulihan pasca bencana. Secara keseluruhan, ketiga iii iv peran tersebut menunjukkan bahwa BPBD telah berupaya menjalankan tugasnya secara optimal sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Namun Kelurahan Way Lunik masih saja rentan terhadap bencana banjir yang sebagian besar disebabkan oleh faktor struktural seperti kondisi geografis yang berada di dataran rendah, kerentanan struktural yang membuat banjir tetap terjadi meskipun BPBD telah menjalankan fungsinya secara baik. Dengan demikian, keberlanjutan risiko banjir bukan sepenuhnya mencerminkan kelemahan kinerja BPBD, melainkan menunjukkan adanya keterbatasan struktural yang berada di luar kewenangan langsung lembaga tersebut. Tetapi, BPBD tetap berupaya memaksimalkan kinerjanya melalui peningkatan koordinasi, percepatan respon dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Menanggulangi banjir v ABSTRACT Bandar Lampung City is the capital of Lampung Province, covering an area of 197,22 km² comprising 20 sub-districts and 126 villages. Currently, a serious problem in Bandar Lampung City is flooding. Of the 126 villages in Bandar Lampung City, Way Lunik Village is a flood-prone area, as flooding occurs almost every year during the rainy season. The geographical conditions in Way Lunik Subdistrict also make it prone to flooding, including its location in lowlands and near rivers, as well as the influence of urban drainage. Water flowing from other areas in Bandar Lampung City towards Way Lunik increases the volume during heavy rain, exacerbated by high tides. This study uses a qualitative method with a field research type and is descriptive and the focus of this study is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bandar Lampung City in overcoming floods in Way Lunik Village. The data collection techniques in this study are through observation, interviews and documentation involving 5 informants. Informants were selected based on snowball sampling. The data analysis technique consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions using 3 indicators, namely regulators consisting of government regulations and policies, dynamicators consisting of socialization, coordination and facilitators consisting of providers of facilities and infrastructure, providing and distributing aid. The research results indicate that the role of the Bandar Lampung Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood mitigation can be said to be good and active, especially when viewed through the three main functions of the government: regulator, dynamic, and facilitator. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) has carried out its role as regulator by implementing mitigation policies and developing Standard Operating Procedures (SOPs) in each sector. As a dynamic agent, BPBD mobilizes the community to increase preparedness through socialization, education, and community involvement in various mitigation activities. As a facilitator, BPBD provides support and assistance needed by the community, including information services, emergency logistics, and post-disaster recovery. Overall, these three roles indicate that BPBD has strived to carry out its duties optimally within its institutional vi capacity. However, Way Lunik Village remains vulnerable to flooding, largely due to structural factors such as its low-lying geographical location and structural vulnerabilities that cause flooding to continue to occur despite BPBD's effective performance. Thus, the continued flood risk does not entirely reflect the weakness of BPBD's performance, but rather indicates structural limitations beyond the agency's direct authority. However, BPBD continues to strive to maximize its performance by improving coordination, accelerating response, and strengthening community capacity in dealing with disasters. Keywords: Role of Government, Regional Disaster Management Agency, Flood Management.

Actions (login required)

View Item