PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TENTANG ALASAN LARANGAN TALAK SUAMI PADA ISTRI HAMIL (Studi Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)

SITI, NUR AISAH (2025) PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TENTANG ALASAN LARANGAN TALAK SUAMI PADA ISTRI HAMIL (Studi Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan praktik sosial masyarakat menjadi dasar penelitian ini. Dalam KHI dan pendapat sebagian ulama, talak terhadap istri hamil diperbolehkan hingga masa iddah melahirkan, namun di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara para tokoh adat dan tokoh agama justru melarangnya dengan alasan kemanusiaan, kesehatan, psikologis, serta menjaga kehormatan keluarga. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai talak istri hamil umumnya hanya menyoroti aspek normatif dan yuridis tanpa mempertimbangkan pandangan sosial keagamaan dan adat. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum adat untuk melihat sinkronisasi antara norma agama, hukum positif, dan nilai sosial masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: (1) apa saja alasan larangan talak suami pada istri hamil menurut tokoh adat dan tokoh agama di Desa Aji Kagungan, dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para tokoh adat dan agama tentang larangan talak terhadap istri hamil serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum keluarga Islam, KHI, dan teori maṣlaḥah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan talak terhadap istri hamil didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Tokoh adat menekankan aspek moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan tokoh agama menilai talak dalam kondisi hamil sebaiknya dihindari walau tidak dilarang secara syar„i. Alasan utama pencegahan talak ini berlandaskan pada maṣlaḥah ḍarūriyyah, yakni perlindungan terhadap kemaslahatan hidup paling mendasar menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan agama (ḥifẓ al-dīn). Dengan demikian kesimpulan penelitian ini, larangan tersebut menjadi wujud penerapan maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi ibu, anak, dan keluarga. Larangan talak suami terhadap istri hamil yang berlaku di masyarakat bukan bertentangan dengan syariat, melainkan wujud penerapan nilai maṣlahah ḍarūriyyah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar kehidupan, baik bagi ibu, anak, maupun keluarga secara keseluruhan. ABSTRACT This research is based on the differences between Islamic legal provisions and social practices regarding the prohibition of divorce against a pregnant wife. According to the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the opinions of several scholars, divorce of a pregnant wife is permissible until the end of her iddah period, which lasts until childbirth. However, in Aji Kagungan Village, Abung Kunang District, North Lampung Regency, customary and religious leaders prohibit such divorce for humanitarian, health, psychological, and moral reasons, as well as to maintain family honor. Previous studies have generally focused only on normative and juridical aspects without considering socio-religious and customary perspectives. Therefore, this study seeks to fill that gap by combining the perspectives of Islamic law and customary law to examine the synchronization between religious norms, positive law, and social values within society. The research focuses on two main questions: (1) What are the reasons for prohibiting a husband from divorcing his pregnant wife according to customary and religious leaders in Aji Kagungan Village? and (2) How does Islamic law view these reasons? The purpose of this research is to identify the perspectives of customary and religious leaders regarding the prohibition of divorce during pregnancy and to analyze them in light of Islamic law. This study employs a qualitative descriptive method with a field research approach. Primary data were obtained through interviews with customary and religious leaders, while secondary data were collected from Islamic family law literature, the KHI, and the theory of maṣlaḥah mursalah. The results show that the prohibition of divorcing a pregnant wife is based on considerations of public benefit (maṣlaḥah). Customary leaders emphasize moral and social aspects to preserve family harmony, while religious leaders view such divorce as better avoided, even though it is not explicitly forbidden by sharī„a. The main reason for preventing divorce is founded on maṣlaḥah ḍarūriyyah, namely the protection of the most fundamental aspects of life preserving life (ḥifẓ al-nafs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and religion (ḥifẓ al-dīn). Thus, this prohibition represents the application of maṣlaḥah mursalah in Islamic law, aiming to safeguard well-being and prevent harm to mothers, children, and families. The prohibition practiced in society does not contradict Islamic law but rather embodies the values of maṣlaḥah ḍarūriyyah as a form of protection for fundamental human rights and family welfare.

Actions (login required)

View Item