IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TERKAIT PEMENUHAN HAK-HAK TAHANANPRESPEKTIF SIYĀSAH TANFIZIYAH (Studi Pada Rumah Tahanan Klas II B Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

BUNIYAH, BINTI HABIB (2025) IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TERKAIT PEMENUHAN HAK-HAK TAHANANPRESPEKTIF SIYĀSAH TANFIZIYAH (Studi Pada Rumah Tahanan Klas II B Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak dasar setiap individu sejak lahir, termasuk bagi tahanan yang sedang menjalani proses hukum. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, keberadaan mereka tidak menghapus hak-hak dasarnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak tersebut, antara lain hak beribadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, kesehatan, makanan layak, bantuan hukum, dan perlakuan manusiawi. Namun, dalam praktiknya, pemenuhannya masih menemui berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, tenaga, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 7 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Krui Kabupaten Pesisir Barat, serta menganalisisnya melalui perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidẓiyah, yakni konsep pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling terhadap petugas rutan, tahanan, dan mantan tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemenuhan hak-hak tahanan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan oleh institusi seperti Pembinaan dan pengawasan akan tetapi hal yang berkenaan dengan hak menyampaikan pengaduan, dan hak atas pelayanan kesehatan belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan perspektif fiqh Siyāsah Tanfidẓiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga, termasuk tahanan, sebagai bentuk amanah kekuasaan. Ketika hak-hak dasar seperti perlakuan manusiawi, dan perlindungan jiwa belum terpenuhi, maka hal tersebut menunjukkan belum terlaksananya Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Pemenuhan hak-hak Tahanan Secara Maksimal. ABSTRAK Human rights are fundamental rights inherent in every individual from birth, including for detainees undergoing legal proceedings. In the Indonesian correctional system, their status does not eliminate their basic rights. Article 7 of Law Number 22 of 2022 on Corrections governs these rights, including the right to worship, physical and spiritual care, education, healthcare, proper food, legal aid, and humane treatment. However, in practice, their fulfillment still faces various challenges, such as limited facilities, personnel, and supervision. This study aims to determine the implementation of Article 7 at the State Detention Center (Rutan) Class IIB Krui in Pesisir Barat Regency and to analyze it through the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfidẓiyah, a concept of executive power implementation in Islam that focuses on justice and public welfare. This research employs a juridical-empirical approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, using a purposive sampling technique on detention center officials, detainees, and former detainees. The findings indicate that the implementation of Article 7 of Law Number 22 of 2022 regarding the fulfillment of detainees' rights has been carried out through various institutional mechanisms, such as guidance and supervision. However, the rights to file a complaint and to receive healthcare have not been fulfilled optimally. From the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfidẓiyah, the state has a responsibility to guarantee the fulfillment of citizens' rights, including detainees, as a form of entrusted power. When basic rights such as humane treatment and the protection of life are not met, it signifies that the implementation of Article 7 of Law Number 22 of 2022 concerning the maximum fulfillment of detainees' rights has not been fully realized.

Actions (login required)

View Item