TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Barat)

ARDHO, ALFAJRIE ROJAB (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Dalam Pasal 16 Peraturan Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa (1) pemerintah daerah menyelenggarakan program daerah yang masuk ke desa. (2) program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fiqih Siyasah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Peraturan Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Barat ? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Barat ? Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada, Dalam penelitian ini yang menjadi sample penelitian yaitu ada 10 orang yang terinci sebagai berikut 6 masyarakat,1 sekretaris pemberdayaan masyarakat desa dan 3 staf dinas pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian implementasi pasal Implementasi Pasal 16 Peraturan Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan secara maksimal. Dinas pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Barat selalu aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat baik itu dari kelompok petani, pemuda, perempuan, dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di Desa. Pemerintah juga selalu mengawasi setiap kegiatan pemberdayaan dengan selalu mengikutsertakan kelompok masyarakat untuk ikut andil dalam musyawarah desa guna menuangkan aspirasi kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan perundanngundangan yang berlaku. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah yaitu melalui pendekatan fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemaslahatan, kemandirian, meningkatnya keterampilan, kemampuan, dan kesadaran seluruh masyarakat desa, mulai dari petani, pemuda, masyarakat kurang mampu, dan kelompok-kelompok lain yang ada di desa. ABSTRACT Community empowerment is a process of providing power, strength, support and motivation to the community so that they can develop their potential. Therefore, empowerment is important to provide equal opportunities to the community in obtaining their rights as a community. Article 16 of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Village Community Empowerment explains that (1) the regional government organizes regional programs that enter the village. (2) the program as referred to in paragraph (1) is informed to the village government to be integrated into village development. The theory used in this study is Fiqh Siyasah. The formulation of the problem in this study is 1. How is the Implementation of Article 16 of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2016 Concerning Village Community Empowerment located in West Lampung Regency? How is the Review of Fiqh Siyasah on the Implementation of Article 16 of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2016 Concerning Village Community Empowerment located in West Lampung Regency? The data collection technique is carried out by interview and documentation. In this study, interviews were conducted with, In this study, the research sample was 10 people, detailed as follows: 6 people, 1 head of the village community empowerment service and 3 staff of the village community empowermentservice. Based on the research on the implementation of Article 16 of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Village Community Empowerment located in West Lampung Regency has been running optimally. The West Lampung Regency Community Empowerment Service is always active in supporting community empowerment activities, both from farmer groups, youth, women, and other groups in the Village. The government also always supervises every empowerment activity by always involving community groups to take part in village deliberations in order to express their group's aspirations. This shows that the empowerment of village communities in West Lampung Regency has been running in accordance with applicable laws and regulations. The review of fiqh siyasah on the implementation of Article 16 of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Village Community Empowerment located in West Lampung Regency is in accordance with the principles that are in line with the values of fiqh siyasah, namely through the approach of fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah. This is proven by the existence of welfare, independence, increased skills, abilities, and awareness of the entire village community, starting from farmers, youth, underprivileged communities, and other groups in the village.

Actions (login required)

View Item