TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD

Fakhri, Muhammad Davil Oswan (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fiqh siyasah terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Threshold. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis fiqh siyasah, penelitian ini mengkaji prinsip￾prinsip keadilan, musyawarah, dan maslahat dalam sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan oleh panel hakim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 baik dalam studi hukum konstitusi maupun fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan pendekatan hukum formal dalam pengambilan keputusan sehingga keadilan substantif tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menerapkan batas ambang parlemen 4% karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang￾Undang Dasar 1945. Dalam studi fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Ambang Parlemen khususnya pada siyasah qodlaiyyah, ada istilah yang dikenal dengan nama risalah al-qadha yaitu prinsip yang harus dipegang oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara secara adil. Adapun selain itu apabila terjadi pertentangan dalil dalam islam hal itu disebut dengan ta‟arudh al-adillah, jika melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ta‟arudh al-adillah tidak terjadi dikarenakan Majelis Hakim tetap memberlakukan norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 selama pemilu 2024 karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Parliamentary Threshold, Fiqh Siyasah iii ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the Islamic jurisprudence (fiqh siyasah) related to Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 concerning the Parliamentary Threshold. Using a normative juridical approach and analysis of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah), this study examines the principles of justice, deliberation, and benefit in accordance with sharia values in decision-making by a panel of judges. This research is a normative juridical study, namely, research that collects primary and secondary legal materials relevant to the research using a conceptual approach, regarding Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023, both in constitutional law and Islamic jurisprudence The results of this study found that the Constitutional Court emphasizes a formal legal approach in decision-making so that substantive justice is not achieved. This can be seen that the Constitutional Court continues to apply the 4% parliamentary threshold because it is considered not contrary to the principles of the 1945 Constitution. In the study of fiqh siyasah on the Constitutional Court decision Number 116 / PUU-XXI / 2023 concerning the Parliamentary Threshold, especially on siyasah qodlaiyyah, there is a term known as risalah al-qadha, namely the principle that must be adhered to by judges in deciding a case fairly. In addition, if there is a conflict of Islamic evidence, this is called ta'arudh al-adillah. If we look at the Constitutional Court's decision Number 116/PUU�XXI/2023, ta'arudh al-adillah did not occur because the Panel of Judges continued to enforce the norm of Article 414 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 during the 2024 election because it was deemed not to conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Constitutional Court, Parliamentary Threshold, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item