IMPLEMENTASI PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG FIQH SIYASAH TANFIZIAH (Studi Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

SABDHO, PRABANCONO SIWI (2025) IMPLEMENTASI PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG FIQH SIYASAH TANFIZIAH (Studi Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur tata kelola ketertiban umum secara berkelanjutan. Salah satu pasal krusial dalam peraturan ini adalah Pasal 40 yang mengatur kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi standar pelayanan, menjaga norma sosial dan budaya, serta mencegah aktivitas negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah, implementasi pasal tersebut mencerminkan konsep penegakan hukum administratif dalam negara yang berlandaskan prinsip kemaslahatan dan ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Studi di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)? dan bagaiman Presefektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Studi di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari proses yang terjadi secara faktual, mencatat, menganalisis, menafsirkan, serta melaporkan data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 40 belum maksimal. Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya menaati ketentuan standar pelayanan dan belum menunjukkan kepedulian terhadap nilai budaya lokal. Hambatan utamanya adalah kurangnya pengawasan dan minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah, lemahnya implementasi ini menunjukkan kurang optimalnya fungsi tanfidz al-ahkam (eksekusi peraturan) yang seharusnya dijalankan pemerintah. Saran yang diberikan adalah perlunya penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman pelaku terhadap peraturan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial terhadap kegiatan pariwisata. ABSTRACT Soutch Lampung Regency Regulation Number 3 of 2020 cocerning Tourism Management is a regulation aimed at regulating suistainable tourism management . One crucial article in this regulation is Article 40 ,which stipulates the obligation of tourism businesses to meet service standart , maintain social and cultural norms , and prevent negative activities that conflict with community values . From the perfective of Fiqh Siyasah Tanfiziah, the implementation of this article reflect the concept of administrative law enforcement within the state study is : How is Article 40 of south Lampung Regional Number 3 of 2020 co0ncering Public Order ,Peace ,and community protection Implemented [A Study in Way Hui Village ,Jati Agung District ,south Lampung Regency ]?and how is theb presence of Fiqh Siyasah Tanfiziah towards the implementation of Article 40 of South Lampung Regional Regulation NUMBER 3 OF 2020 concerning Public Order And Public Order and Public Protection (Study in Way Hui Village , Jati Agung District ,South Lampung Regency )? The Rserch metode used in this study is field researchers went directly to field to study the actual processes that occurred, recording, analyzing, interprenting, and reporting empirical data obtained from observations and interviews with the Tourism Office, business operators, and Local community leaders. The results of the study indicate that the implementation of Article 40 is not optimal .some business operator s still do not fully comply with the service standart and have not demonstrate b cocern for local cultural values. The main obstacles are the lack of supervision and business actors limited understanding of regulation s. From the perfective of fiqh siyasah Tanfiziah ,this weak implementation indicates a suboptimal function of tanfidz al –ahkam [regulation execution ],which the government should carry out .the suggestion given are the need to strengthen supervision ,increase bussines actors understanding of regulations ,as well as community involvement in social supervision of tourism activities.

Actions (login required)

View Item